RRI.CO.ID, Bandung – Penyegelan atau penggembokan oleh ahli waris pemilik lahan, gerbang SDN 026 Bojongloa membuat sebanyak 945 siswa terancam tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolahnya. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung menyiapkan skema relokasi sementara agar proses pembelajaran tetap berlangsung.

‎‎Kepala Disdik Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, mengatakan pihaknya segera melakukan mitigasi dengan memetakan kebutuhan ruang belajar bagi seluruh siswa terdampak. Langkah tersebut akan dibahas dalam rapat internal yang digelar pada Rabu 6 Agustus 2026.

‎‎"Kami akan melakukan mitigasi risiko, dalam arti kita akan petakan. Hari ini kita rapatkan karena kita juga merasa kasihan," ujar Asep, kamis 6 Agustus 2026.

‎‎Menurutnya, relokasi siswa tidak akan dipusatkan di satu sekolah saja. Disdik telah menyiapkan beberapa alternatif lokasi, yakni SD Leuwipanjang, SDN 269 Cibaduyut, dan SDN 229. Pembelajaran nantinya akan dilaksanakan menggunakan sistem dua shift agar seluruh siswa tetap dapat mengikuti kegiatan belajar.

‎‎"Kita sekarang mau rapatkan, ada beberapa alternatif. Ada SD Leuwipanjang, SDN 269 Cibaduyut, dan ada juga SDN 229. Nanti sistem pembelajarannya ada shift 1 dan shift 2," katanya.

‎Asep menjelaskan, dengan jumlah siswa mencapai 945 orang, pihaknya masih menghitung kebutuhan ruang kelas serta jumlah rombongan belajar sebelum menentukan pembagian siswa ke sekolah-sekolah tujuan.

‎‎"Jadi tidak disebar di satu sekolah. Kita hitung dulu berapa kebutuhan ruangan, kemudian dari jumlah siswa ini ada berapa rombongan belajar," ucapnya.

‎‎Di sisi lain, Asep mengungkapkan Pemerintah Kota Bandung sebenarnya telah menyiapkan pembangunan gedung sekolah baru di wilayah Bojongloa. Lahan untuk pembangunan telah dibeli dan anggaran juga telah disiapkan.

‎‎"Sebetulnya kita sudah beli tanah, kita sudah menganggarkan dan rencana dibangun di Bojongloa. Cuma sekarang masih ada persoalan dengan warga masyarakat, sebagian warga RW 2 menolak pembangunan sekolah," ucapnya.

‎‎Penolakan tersebut muncul karena sebagian warga RW 2 Kelurahan Cibaduyut Kidul mengkhawatirkan dampak keberadaan sekolah terhadap lingkungan sekitar, seperti kebisingan, meningkatnya aktivitas siswa, hingga potensi kemacetan.

‎‎"Mereka mempermasalahkan kondisi setelah sekolah dibangun. Takut berisik, terus macet. Padahal kemarin sudah kami sampaikan akan ada pengaturan supaya tidak macet," jelasnya.

‎‎Saat ini, Disdik Kota Bandung masih terus melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada warga agar pembangunan sekolah dapat segera direalisasikan. Asep berharap kepentingan pendidikan anak-anak menjadi prioritas bersama.

‎‎"Mudah-mudahan lebih mengutamakan kepentingan umum, sehingga tidak ada lagi penolakan terhadap pembangunan sekolah. Karena ini menyangkut nasib anak-anak yang perlu diperhatikan," katanya.

‎‎Kepada para orang tua siswa, Asep meminta agar tetap mempercayakan penanganan persoalan ini kepada pemerintah. Ia memastikan Disdik tidak akan membiarkan proses pendidikan para siswa terhenti akibat sengketa lahan.

‎‎"Orang tua percaya kepada pemerintah, dalam hal ini Disdik. Kami tidak akan membiarkan begitu saja. Mudah-mudahan pihak ahli waris juga memberikan kesempatan kepada para peserta didik SD tersebut untuk tetap belajar," tuturnya.

‎‎Apabila seluruh kendala dapat diselesaikan, pembangunan gedung sekolah baru ditargetkan rampung pada Desember 2026. Proses pembangunan diperkirakan memerlukan waktu sekitar lima bulan sejak penandatanganan kontrak kerja.

‎‎"Kalau tidak ada hambatan, mudah-mudahan akhir tahun selesai pembangunan. Hitung-hitungan SPK sekitar lima bulan, Desember beres," tandasnya.