‎"Pemimpin itu harus berani. Kalau tidak berani, jangan jadi pemimpin," ujar Erwin di Bandung, Rabu 5 Agustus 2026.

‎Erwin menjelaskan, camat memiliki peran strategis sebagai kepanjangan tangan Wali Kota Bandung dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah dapat terlaksana dengan baik. Karena itu, seluruh instruksi dan regulasi yang telah ditetapkan harus dijalankan secara konsisten.

‎"Tentunya camat ini adalah kepanjangan tangan dari wali kota. Jadi kalau sudah ada instruksi dari atasan, kita harus berani menjalankan apa yang menjadi kebijakan maupun regulasi yang harus ditaati oleh pemerintah," katanya.

‎Menurut Erwin, keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemerintah tidak hanya bergantung pada camat. Penegakan aturan juga membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh perangkat kewilayahan, mulai dari lurah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga unsur ketertiban di tingkat kecamatan.

‎Ia menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah agar setiap kebijakan dan peraturan dapat diterapkan secara efektif di lapangan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

‎"Penegakan Perda tidak bisa dilakukan sendiri. Harus ada kolaborasi antara camat, lurah, Satpol PP, dan seluruh unsur kewilayahan. Sinergi seluruh perangkat kewilayahan menjadi kunci agar setiap kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan baik di lapangan," tandasnya.