RRI.CO.ID, Sumedang – Ancaman kekurangan pangan dan krisis air bersih selama musim kemarau menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sumedang. Untuk mencegah warga terdampak, seluruh pemerintah desa diminta bergerak cepat memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menegaskan tidak boleh ada warga yang mengalami kelaparan maupun kesulitan memperoleh air bersih. Apabila kemampuan pemerintah desa terbatas, ia meminta persoalan tersebut segera dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang agar penanganan dapat dilakukan secepatnya.

"Jangan ada satu pun warga yang kekurangan makan. Jika desa tidak kuat, segera laporkan ke kabupaten karena kami memiliki cadangan pangan," ujar Dony, Sabtu 1 Agustus 2026.

Untuk mengantisipasi kekurangan air bersih, Dony meminta pemerintah desa memanfaatkan layanan darurat 112. Menurutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Perumda Air Minum (PDAM), maupun Palang Merah Indonesia (PMI) siap mendistribusikan bantuan air bersih tanpa dipungut biaya setelah mendapat verifikasi dari kepala desa.

"Jangan sampai ada warga yang kekurangan air bersih. Cukup hubungi layanan 112, nanti BPBD, PDAM atau PMI akan datang memberikan bantuan air bersih secara gratis. Namun, terlebih dahulu diverifikasi oleh kepala desa agar bantuan tepat sasaran," katanya.

Selain memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, Bupati mengingatkan kepala desa agar menjalankan pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menilai kepatuhan terhadap regulasi menjadi fondasi utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dony juga mendorong aparatur desa terus meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran dan memperluas referensi mengenai tata kelola pemerintahan desa agar mampu menghadirkan pelayanan yang semakin baik.

Menurutnya, kepala desa tidak cukup hanya memahami aturan, tetapi juga harus memiliki inovasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di wilayahnya. Setiap kebijakan yang diambil harus didasarkan pada data yang akurat, mulai dari angka kemiskinan, stunting, pengangguran, anak putus sekolah hingga kondisi rumah tidak layak huni.

Ia menambahkan, tugas kepala desa bukan hanya menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar warga, mulai dari pangan, sandang, papan, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Selain itu, kepala desa harus aktif turun ke lapangan untuk mengidentifikasi berbagai potensi risiko yang dapat mengancam keselamatan masyarakat.

Khusus bagi Pemerintah Desa Banyuresmi, Dony memberikan perhatian terhadap tingginya potensi bencana longsor mengingat wilayah tersebut berada di kawasan pegunungan. Sebagai langkah mitigasi, pemerintah desa diminta memperbanyak penanaman pohon berakar kuat serta melakukan pendataan rumah-rumah yang berada di bawah tebing.

"Jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, warga yang tinggal di kawasan rawan harus segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas," tegasnya.