RRI.CO.ID, Bandung – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis semata, tetapi harus menjadi budaya yang tertanam dalam kehidupan masyarakat.

‎

‎Menurut Farhan, Kota Bandung memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai potensi bencana, terutama karena berada di kawasan yang dipengaruhi aktivitas Sesar Lembang. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, dampak bencana yang terjadi di Bandung juga dapat berimbas luas ke wilayah sekitarnya sehingga kesiapsiagaan harus dibangun sejak dini.

‎

‎"Kesiapsiagaan menghadapi bencana harus berada dalam konteks kultural atau pembudayaan. Jangan dianggap sekadar persoalan teknis, tetapi harus menjadi kebiasaan masyarakat," ujar Farhan saat mengukuhkan Kampung Siaga Bencana (KSB) Kecamatan Coblong di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Sabtu 1 Agustus 2026.

‎

‎Ia mencontohkan, masyarakat perlu terbiasa mengetahui titik evakuasi, memahami langkah penyelamatan, serta memiliki kesadaran untuk saling membantu ketika terjadi bencana.

‎

‎Farhan menilai budaya siaga bencana tidak dapat dipisahkan dari nilai gotong royong yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Menurutnya, menjaga Kota Bandung bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

‎

‎"Gotong royong adalah budaya sekaligus kepribadian bangsa. Tugas menjaga kota ini bukan semata-mata tugas pemerintah, tetapi harus melibatkan partisipasi masyarakat," katanya.

‎

‎Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak pada pola pikir individualistis yang hanya mengandalkan pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan, termasuk saat terjadi bencana.

‎

‎Menurut Farhan, keterlibatan warga melalui berbagai organisasi kemasyarakatan seperti RT, RW, Posyandu, PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Taruna Siaga Bencana (Tagana), hingga Kampung Siaga Bencana merupakan wujud nyata semangat gotong royong yang harus terus dipelihara.

‎

‎"'Warga jaga warga' bukan sekadar slogan. Itu adalah kesepakatan hati untuk saling menjaga dan saling membantu ketika menghadapi berbagai persoalan," ujarnya.

‎

‎Farhan juga mengajak masyarakat untuk lebih mengedepankan aksi nyata saat menghadapi keadaan darurat. Menurutnya, semangat saling membantu harus lebih diutamakan dibanding sekadar mendokumentasikan peristiwa.

‎

‎Ia meyakini masyarakat yang memiliki budaya gotong royong akan memiliki resiliensi atau daya lenting yang lebih kuat dalam menghadapi bencana. Karena itu, keberadaan Kampung Siaga Bencana dinilai menjadi sarana penting untuk melembagakan semangat gotong royong melalui sistem yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan.

‎

‎Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Sativa, mengatakan pembentukan Kampung Siaga Bencana merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menekankan pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan berbasis masyarakat.

‎

‎Berdasarkan hasil pemetaan, sekitar 62 persen wilayah kecamatan di Kota Bandung atau 20 dari 30 kecamatan berpotensi terdampak aktivitas Sesar Lembang.

‎

‎"Hingga saat ini telah terbentuk lima Kampung Siaga Bencana di Kota Bandung, yakni di Kecamatan Mandalajati, Ujungberung, Cidadap, Sukasari, dan kini Kecamatan Coblong," katanya.

‎

‎Ia menjelaskan, setiap Kampung Siaga Bencana dilengkapi Gardu Sosial sebagai pusat informasi dan koordinasi kebencanaan, Lumbung Sosial sebagai tempat penyimpanan logistik, serta didukung personel Taruna Siaga Bencana (Tagana), sarana operasional, dan berbagai peralatan pendukung penanganan bencana.

‎

‎Yorisa berharap kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pilar sosial dapat semakin memperkuat kesiapsiagaan serta memperkecil risiko bencana di Kota Bandung.

‎

‎Dengan dikukuhkannya Kampung Siaga Bencana Kecamatan Coblong, Kota Bandung kini memiliki lima Kampung Siaga Bencana yang tersebar di Kecamatan Mandalajati, Ujungberung, Cidadap, Sukasari, dan Coblong sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.

‎