‎"Tidak ada anggaran untuk pengadaan RTH tahun ini karena kami sedang mengejar RTHB dulu. RTHB berupa indeks yang menghitung bukan hanya luasan ruang terbuka hijau, tetapi juga vegetasi, sumber air, dan kebersihan udara," ujar Farhan, Selasa 28 Juli 2026.

‎Farhan mengakui salah satu tantangan terbesar Kota Bandung dalam memenuhi indikator tersebut adalah kualitas udara yang masih buruk. Menurutnya, tingginya polusi udara, terutama yang berasal dari emisi kendaraan bermesin diesel, turut memengaruhi nilai indeks RTHB.

‎"Saya harus akui bahwa kebersihan udara di Kota Bandung termasuk yang terburuk di Indonesia. Itu disebabkan oleh partikel diesel," katanya.

‎Selain itu, Pemkot Bandung juga masih menunggu adanya kesepakatan mengenai penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hingga kini, pembahasan mengenai status lahan tersebut masih menjadi perdebatan antara Kementerian Dalam Negeri, ATR/BPN, dan pemerintah daerah.

‎Menurut Farhan, persoalan di lapangan tidak sesederhana melihat kondisi fisik lahan. Masih banyak perbedaan penafsiran mengenai status suatu lahan, apakah masih termasuk sawah atau sudah beralih fungsi.

‎"Secara teknis di lapangan memang cukup sulit menggambarkannya. Misalnya saya datang ke satu lokasi, menurut BPN itu sawah. Tapi warga mengatakan itu bukan sawah karena sudah lama kering. Padahal sebelumnya memang pernah menjadi sawah. Perdebatan seperti itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu," tandasnya.