RRI.CO.ID, Bandung – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan pelayanan publik harus menjadi prioritas utama seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap warga memperoleh hak-hak dasar secara optimal, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan.

‎

‎Farhan mengatakan, pelayanan kesehatan menjadi prioritas pertama yang harus dijaga seluruh fasilitas kesehatan di Kota Bandung. Menurutnya, tidak boleh ada warga yang ditolak saat membutuhkan layanan medis, baik di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta.

‎

‎"Tidak boleh ada satu pun pasien yang ditolak di fasilitas kesehatan Kota Bandung. Kalau terjadi di fasilitas milik pemerintah, pimpinannya akan saya beri sanksi berat. Kalau terjadi di rumah sakit swasta, izinnya akan kami evaluasi," ujar Farhan, Senin 27 Juli 2026.

‎

‎Selain kesehatan, Farhan menegaskan seluruh anak usia sekolah di Kota Bandung harus memperoleh akses pendidikan tanpa terkecuali. Ia mengaku masih menemukan adanya kasus Anak Tidak Sekolah (ATS) yang harus segera ditangani melalui berbagai skema, mulai dari pendidikan formal, nonformal, hingga program sekolah gratis.

‎

‎"Tidak boleh ada satu pun anak Kota Bandung yang tidak sekolah. Semua harus mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan," katanya.

‎

‎Prioritas berikutnya adalah memastikan seluruh warga memiliki dokumen administrasi kependudukan yang lengkap. Dokumen tersebut meliputi akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), hingga dokumen perkawinan atau perceraian sesuai status masing-masing.

‎

‎Menurut Farhan, kelengkapan administrasi kependudukan menjadi fondasi utama agar masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintah secara optimal.

‎

‎"Kita harus memastikan seluruh 2,6 juta penduduk Kota Bandung memiliki administrasi kependudukan yang lengkap. Kota Bandung harus menjadi yang terbaik dalam pelayanan administrasi kependudukan di Jawa Barat," ucapnya.

‎

‎Farhan juga mengingatkan berbagai program pembangunan, seperti penataan reklame maupun penataan kabel udara, bukanlah prestasi yang luar biasa, melainkan bagian dari kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

‎

‎"Semua itu adalah pekerjaan rutin. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari pelayanan yang kita berikan," tandasnya.