MES Jawa Barat Siapkan Gerakan Ekonomi Syariah Berbasis Koperasi dan UMKM

RRI.CO.ID, Bandung - Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat mulai menggeser fokus peran organisasinya dari sekadar penguatan literasi menuju aksi nyata di sektor ekonomi produktif. Pada kepengurusan periode 2026-2029, MES Jabar didorong untuk memperkuat implementasi ekonomi syariah melalui pengembangan koperasi, pemberdayaan UMKM, serta mendorong lahirnya berbagai usaha berbasis syariah yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Perubahan orientasi tersebut sejalan dengan arahan Ketua Harian PP MES yang juga Menteri Koperasi, Ferry Juliantono. Ketua MES Jawa Barat Harry Maksum mengatakan kepengurusan baru mendapat mandat untuk menjadi motor penggerak ekonomi produktif, sehingga kehadiran organisasi tidak lagi sebatas edukasi dan sosialisasi, tetapi mampu menghadirkan program-program konkret yang memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Jawa Barat.

"Kalau sekarang kita diarahkan oleh Pak Ketua Harian supaya lebih ke implementasi saja, implementasi bisnis. Makanya beliau meminta kita membentuk koperasi, entitas bisnis lainnya, bahkan menginventarisasi pengusaha-pengusaha Muslim," kata Harry usai pelantikan Pengurus Wilayah MES Jawa Barat di Bandung. Sabtu 25 Juli 2026.

Salah satu program yang disiapkan ialah pembentukan koperasi syariah berbasis masjid. Menurut Harry, pemerintah membuka peluang dukungan pembiayaan bagi koperasi tersebut. "Tadi Pak Menteri berharap MES untuk terjun ke bisnis. Bahkan mengumpulkan koperasi syariah masjid, nanti dibiayai oleh Pak Menteri dan Kepala Danantara. Satu masjid bisa Rp1 miliar," ujarnya.

Menurut Harry, tantangan ekonomi syariah kini bukan lagi rendahnya pemahaman masyarakat, melainkan minimnya penggunaan layanan keuangan syariah. Ia mengutip Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang menunjukkan literasi keuangan syariah telah mencapai sekitar 43 persen, sedangkan tingkat inklusinya baru sekitar 13 persen.

"Artinya masyarakat yang paham ekonomi syariah sudah cukup banyak, tetapi yang menggunakan instrumen keuangan syariah masih sedikit. Dari 100 orang, baru sekitar 13 yang memanfaatkannya. Jadi masih ada kesenjangan yang harus kita kejar," katanya.

Karena itu, MES Jawa Barat akan mengawal berbagai program ekonomi produktif, mulai dari penguatan koperasi syariah, pemberdayaan UMKM, hingga pembangunan infrastruktur ekonomi seperti SPBU solar dan pabrik es bagi nelayan.

"Intinya programnya operasional. MES sekarang didorong tidak hanya berbicara konsep, tetapi benar-benar hadir menjalankan kegiatan bisnis yang memberi manfaat bagi masyarakat," ujar Harry.

Dorongan agar ekonomi syariah masuk ke sektor riil juga disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang mewakili Gubernur Jawa Barat menilai pertumbuhan ekonomi belum cukup jika belum mampu menekan pengangguran dan kemiskinan.

Meski ekonomi Jawa Barat tumbuh 5,79 persen pada triwulan I 2026 atau lebih tinggi dari nasional, tingkat pengangguran terbuka masih mencapai 6,64 persen dan angka kemiskinan berada di 6,78 persen. Pemerintah juga menyoroti maraknya praktik pinjaman berbunga tinggi atau Bank Emok yang masih membelit masyarakat.

"Pertumbuhan ekonomi kita tinggi, tetapi akses terhadap manfaat pertumbuhan itu belum inklusif. Ada sektor yang tumbuh cepat, tetapi belum mampu dirasakan secara merata oleh masyarakat," katanya.

Sementara itu, Ferry Juliantono bahkan menilai gerakan ekonomi syariah terlalu lama berhenti di ruang seminar. Menurut dia, ukuran keberhasilan ekonomi syariah adalah kemampuannya menciptakan usaha baru dan membuka lapangan kerja. "Literasinya sudah cukup. Sekarang saatnya berkiprah langsung di sektor riil," kata Ferry.

Ia meminta MES memetakan pelaku usaha Muslim yang potensial untuk dikembangkan. Pemerintah juga menyiapkan koperasi berbasis masjid bersama Baznas, Dewan Masjid Indonesia, Kementerian Agama, dan Danantara sebagai pusat kegiatan ekonomi umat.

Bagi Ferry, koperasi menjadi instrumen utama untuk memutus ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan Bank Emok. "Melawan Bank Emok tidak cukup dengan fatwa haram. Yang diperlukan adalah menyediakan alternatif nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Pemerintah juga menyiapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penyalur pembiayaan, termasuk KUR, sekaligus memangkas rantai distribusi berbagai komoditas strategis.

"Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi infrastruktur baru negara untuk memutus rantai distribusi yang terlalu panjang," kata Ferry.

Ia mengakui langkah tersebut akan berhadapan dengan kepentingan kelompok yang selama ini menikmati praktik rente ekonomi. "Musuh saya memang makin banyak. Tapi karena Presiden mendukung, saya jadi berani," ujarnya.