RRI.CO.ID, Cimahi - Bawaslu Jawa Barat menilai tantangan pengawasan Pemilu 2029 akan semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media digital. Karena itu, peserta Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang diselenggarakan Bawaslu Cimahi dipersiapkan agar mampu mengidentifikasi berbagai potensi pelanggaran yang terjadi di ruang digital.

Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam Zam, mengatakan bentuk pelanggaran pada Pemilu mendatang diperkirakan tidak lagi didominasi pelanggaran konvensional. Penyebaran informasi menyesatkan, kampanye yang melanggar aturan, hingga berbagai pelanggaran melalui media sosial diprediksi akan menjadi tantangan utama.

Peserta P2P pun dibekali kemampuan mengenali berbagai bentuk pelanggaran tersebut agar dapat berperan aktif membantu Bawaslu melakukan pengawasan. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga integritas penyelenggaraan Pemilu di era digital yang terus berkembang.

Selain memperkuat kapasitas pengawasan, Bawaslu juga membuka peluang bagi peserta P2P untuk bergabung menjadi bagian dari penyelenggara Pemilu pada masa mendatang. Kesempatan tersebut tersedia mulai dari Pengawas Desa/Kelurahan (PKD), Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), hingga jajaran pengawas di tingkat kabupaten maupun kota.

"Bawaslu selalu membuka ruang bagi peserta P2P untuk terlibat sebagai penyelenggara Pemilu. Saya sendiri memulai pengabdian sebagai pengawas dari tingkat desa/kelurahan. Karena itu, jangan ragu untuk mengambil peran dan berkontribusi menjaga demokrasi dari level paling dekat dengan masyarakat," kata Zacky saat memberikan arahan dalam kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang digelar Bawaslu Kota Cimahi, Selasa 21 Juli 2026.

Menurutnya, pengalaman menjadi pengawas Pemilu sejak tingkat bawah akan menjadi bekal berharga bagi siapa saja yang ingin mengabdikan diri dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Perjalanan kariernya yang dimulai dari pengawas desa hingga dipercaya menjadi Ketua Bawaslu Jawa Barat menjadi bukti bahwa kesempatan tersebut terbuka bagi seluruh masyarakat.

Melalui Pendidikan Pengawas Partisipatif, Bawaslu Kota Cimahi berharap lahir generasi baru pengawas demokrasi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap proses Pemilu. Kehadiran kader pengawas partisipatif diharapkan mampu memperkuat pengawasan publik sehingga Pemilu 2029 dapat berlangsung lebih demokratis, berkualitas, dan berintegritas.