RRI.CO.ID, Cimahi - Pemerintah Kota Cimahi menyiapkan strategi baru dalam pelaksanaan Cimahi Motekar Awards (CHIMA) 2026 dengan mengintegrasikan penilaian inovasi daerah ke dalam sistem Reformasi Birokrasi Terintegrasi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas inovasi sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.

Wali Kota Cimahi Ngatiyana menjelaskan konsep kompetisi CHIMA kini sepenuhnya diselaraskan dengan indikator Indeks Inovasi Daerah yang dikelola Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, proses penilaian menjadi lebih sederhana karena tidak lagi terjadi duplikasi administrasi maupun penilaian.

"CHIMA menjadi instrumen penyaringan sekaligus pendorong bagi perangkat daerah untuk menghasilkan inovasi yang berkualitas sesuai indikator Indeks Inovasi Daerah," kata Ngatiyana di Command Center Cimahi pada Selasa 21 Juli 2026.

Selain itu, hasil pengukuran tingkat kematangan inovasi nantinya akan terhubung langsung dengan sistem utama SURABI 3.0 sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi Terintegrasi. Nilai inovasi tersebut akan memberikan kontribusi terhadap capaian reformasi birokrasi di masing-masing perangkat daerah.

Strategi tersebut diperkuat melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota Cimahi dengan Laboratorium Kebijakan dan Inovasi Daerah yang bekerja sama bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unjani. Pendampingan teknis juga dilakukan oleh Tim TLE agar setiap inovasi memiliki dasar akademis yang kuat serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

"Sinergi dengan perguruan tinggi menjadi langkah penting agar inovasi yang dihasilkan tidak hanya kreatif, tetapi juga memiliki dampak yang terukur," ujar Ngatiyana.

Pada CHIMA 2026, terdapat lima kategori penghargaan yang diperlombakan, yakni OPD Terinovatif, ASN Terinovatif, Tenaga Pendidik Guru SD dan SMP Terinovatif, Puskesmas atau UPT Terinovatif, serta kategori Inovasi Janji Politik. Seluruh kategori tersebut dirancang untuk memperluas partisipasi inovasi dari berbagai sektor pelayanan publik.

Ngatiyana memberikan perhatian khusus terhadap kategori Inovasi Janji Politik yang berkaitan dengan realisasi 17 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi. Menurutnya, seluruh perangkat daerah harus menjadikan program tersebut sebagai arah utama dalam menyusun dan mengembangkan inovasi.

Ia juga menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah agar mengawal langsung proses pengisian data pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah. Proses pendaftaran, sosialisasi, hingga penginputan data yang berlangsung sejak awal Juli hingga pertengahan Agustus 2026 diminta dimanfaatkan secara maksimal agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

"Pastikan seluruh tahapan pengisian data selesai sesuai jadwal sehingga tidak berbenturan dengan agenda kompetisi lainnya," ucap Ngatiyana.