RRI.CO.ID, Bandung – Pemerintah Kabupaten Bandung bergerak cepat mengantisipasi dan menangani dampak kekeringan di wilayahnya. Melalui rapat koordinasi dan evaluasi kinerja daerah yang dipimpin Bupati Bandung, Dadang Supriatna (KDS) kemarin di Gedung Moh. Toha, Soreang.

Pemkab Bandung menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh perangkat daerah, BUMD, hingga pemerintah kecamatan dalam merespons kebutuhan air bersih. Dan termasuk potensi krisis pangan masyarakat secara cepat dan tepat.

Selain membahas penanganan kekeringan, rapat evaluasi juga menyoroti penyelarasan dan efisiensi anggaran daerah guna menjaga keberlangsungan program prioritas. Pemkab Bandung saat ini tengah melakukan pemetaan anggaran menyusul adanya defisit daerah serta penurunan Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD). Meski demikian, KDS menegaskan bahwa anggaran untuk pelayanan dasar dan program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat tidak akan dikurangi.

"Hari Rabu kita finalisasi. Itu untuk mapping, mana yang kira-kira tidak manfaat, itu efisiensi," katanya, Selasa 21 Juli 2026.

Dalam upaya menjaga stabilitas pendapatan daerah, Pemkab Bandung juga terus memperkuat kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dan itu termasuk juga dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak daerah, khususnya dari sektor pariwisata.

Menutup arahannya, KDS menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) dan penguatan literasi digital di seluruh perangkat daerah. Ia menginstruksikan BKPSDM untuk merumuskan program pelatihan yang mampu meningkatkan profesionalisme ASN agar lebih responsif, adaptif terhadap teknologi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas.

"Peningkatan kualitas SDM yang profesional dan paham tentang digitalisasi itu betul. Dan itu pun harus dilakukan," pungkas KDS.