RRI.CO.ID, Bandung – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan komitmennya untuk mengembalikan rasa aman masyarakat di tengah maraknya aksi kejahatan jalanan, termasuk begal, yang belakangan menjadi perhatian publik. Menurutnya, upaya menjaga keamanan tidak hanya diukur dari menurunnya angka kriminalitas, tetapi juga dari tumbuhnya rasa aman warga saat beraktivitas.

‎‎Farhan mengatakan, Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan jajaran kepolisian dalam menangani persoalan keamanan. Hal tersebut disampaikan usai menanggapi maraknya kekhawatiran masyarakat terhadap aksi begal di Kota Bandung.

‎‎"Kalau hari ini kita akan rapat dengan Gubernur. Kapolda sudah memberikan pernyataan, Kapolrestabes juga sudah menunjukkan hasil. Yang perlu kita jaga adalah kondusivitas, bukan hanya dilihat dari angka statistiknya, tetapi bagaimana caranya kita kembali memberikan rasa aman kepada warga," ujar Farhan, Rabu 22 Juli 2026.

‎‎Ia mengaku prihatin setelah mendengar adanya warga yang memilih mempercepat aktivitas dan pulang lebih awal karena merasa situasi di luar rumah tidak lagi aman pada malam hari.

‎‎"Semalam saya sangat prihatin ketika mendengar beberapa teman memilih mempercepat kegiatan dan pulang buru-buru karena ada rasa tidak aman. Padahal Bandung seharusnya menjadi kota yang bisa hidup selama 24 jam. Ini yang sedang kita jaga dan pastikan bersama," katanya.

‎‎Menurut Farhan, berbagai langkah pencegahan terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui kolaborasi dengan aparat kepolisian. Ia menegaskan, segala bentuk tindak kriminal harus dilawan dengan kerja sama seluruh pihak.

‎‎"Saya bersama kepolisian tentu terus berkolaborasi. Bagaimanapun juga, kriminalitas dalam bentuk apa pun harus kita lawan," ucapnya.

‎‎Farhan menegaskan bahwa kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan sepenuhnya berada di tangan kepolisian. Karena itu, Pemkot Bandung akan memberikan dukungan penuh terhadap langkah penegakan hukum yang dilakukan aparat.

‎‎"Satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penindakan adalah polisi. Maka saya akan sangat mendukung kerja kepolisian melakukan penindakan sesuai dengan hukum yang berlaku," tegasnya.

‎‎Sementara itu, peran pemerintah daerah dan masyarakat lebih difokuskan pada upaya pencegahan. Salah satu langkah yang dinilai efektif adalah mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) dengan semangat gotong royong.

‎‎"Salah satu pencegahan yang paling efektif adalah Siskamling dengan prinsip warga jaga warga, warga jaga kota. Itulah pencegahan. Sedangkan penanganan dan penindakan tetap harus dilakukan oleh kepolisian. Sebagai warga, kita tidak boleh melakukan main hakim sendiri," tandasnya.