Diskominfo Kota Bandung Targetkan Penataan Kabel Udara di 85 Ruas Jalan Tahun 2026

RRI.CO.ID, Bandung – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung terus mempercepat program penataan dan pengendalian kabel udara sebagai upaya mewujudkan kota yang lebih tertata, aman, dan nyaman. Hingga pertengahan Juli 2026, pengendalian kabel udara telah dilakukan di 15 ruas jalan.

‎

‎Kepala Diskominfo Kota Bandung, Henryco Arie Sapiie, mengatakan pada Juli ini jumlah ruas jalan yang ditangani akan bertambah menjadi 27 ruas jalan. Sementara itu, hingga akhir tahun 2026, pemerintah menargetkan penataan kabel udara selesai di 85 ruas jalan di Kota Bandung.

‎

‎"Insya Allah selesai sebelum akhir tahun. Target yang diberikan oleh Pak Wali adalah akhir tahun, tetapi kami berusaha semaksimal mungkin agar seluruh pekerjaan bisa diselesaikan sebelum batas waktu tersebut," ujar Henryco, Selasa (14/7/2026).

‎

‎Ia menjelaskan, pekerjaan yang dilakukan tidak hanya mencakup pemindahan kabel udara ke jaringan bawah tanah, tetapi juga perbaikan bekas galian yang mengalami penurunan akibat kondisi tanah.

‎

‎"Termasuk perbaikan-perbaikan galian. Karena ada struktur galian yang akibat kontur tanah mengalami penurunan, maka itu harus segera diperbaiki," katanya.

‎
‎Menurut Henryco, Diskominfo bersama PT BI melakukan pemeriksaan lapangan setiap hari untuk memastikan kondisi manhole dan jalur utilitas tetap aman. Jika ditemukan galian atau manhole yang mengalami penurunan, perbaikan akan langsung dilakukan.
‎
‎"Kami bersama PT BI melakukan pemeriksaan setiap hari. Apabila ada galian manhole yang turun, akan segera kami perbaiki," ujarnya.
‎
‎Henryco menegaskan, target penataan kabel udara tahun ini tetap sebanyak 85 ruas jalan. Menurutnya, hingga saat ini tidak ada kendala berarti selain beberapa persoalan teknis di lapangan.
‎
‎"Tahun ini targetnya 85 ruas jalan. Sejauh ini tidak ada kendala yang signifikan, mungkin hanya kendala teknis saja," katanya.
‎
‎Ia juga memastikan proses penataan kabel tidak akan mengganggu layanan penting bagi masyarakat. Jika terjadi gangguan jaringan selama proses pekerjaan, pemerintah telah menyiapkan mekanisme cadangan (backup) untuk menjaga layanan tetap berjalan.
‎
‎"Apabila ada jaringan yang terputus, maka yang menjadi prioritas adalah layanan perbankan, kesehatan, pendidikan, kependudukan, serta TNI dan Polri. Jika terjadi gangguan, kami akan melakukan backup sehingga tidak terjadi putus layanan kepada masyarakat," jelasnya.
‎
‎Terkait masih adanya sejumlah operator yang belum menyelesaikan penataan jaringan, Henryco menegaskan pemerintah tetap menjalankan fungsi pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
‎
‎"Sampai saat ini memang masih ada beberapa operator, tetapi pengendalian tetap kami lakukan. Yang kami kawal adalah regulasinya. Untuk urusan business to business (B2B), silakan langsung dengan PT BI. Saya tidak diperkenankan melakukan komunikasi terkait urusan B2B tersebut," tandasnya.