DLH Cimahi Perkuat Pengawasan Penggunaan BBM Subsidi Armada Pengangkut Sampah

RRI.CO.ID, Cimahi - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi memperketat pengawasan penggunaan BBM subsidi bagi armada pengangkut sampah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi bahan bakar tetap sesuai aturan sekaligus menjaga kelancaran pelayanan persampahan.

Kepala DLH Kota Cimahi, Chanifah Listyarini, menjelaskan seluruh armada pengangkut sampah telah terintegrasi dengan sistem barcode di SPBU mitra. Selain itu, setiap pengisian bahan bakar juga harus dilengkapi surat pengantar resmi dari DLH sebagai bentuk pengawasan administrasi.

"Setiap pengisian BBM dilakukan melalui mekanisme administrasi yang jelas dan setiap bulan SPBU melakukan rekapitulasi penggunaan untuk kemudian diajukan kepada kami," ujar Chanifah, Jumat 26 Juni 2026.

DLH Kota Cimahi juga menjalin kerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga dalam penyediaan BBM bagi armada pelayanan persampahan. Skema tersebut dinilai mampu menjaga akuntabilitas penggunaan BBM subsidi sekaligus memastikan kebutuhan operasional tetap terpenuhi.

Kepala UPTD Pelayanan Persampahan DLH Kota Cimahi, Komme Edcadian Siringoringo, mengatakan penggunaan BBM subsidi oleh kendaraan pengangkut sampah telah memiliki dasar hukum yang jelas. Aturan tersebut tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang mengatur penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM.

"Sesuai Perpres Nomor 191 Tahun 2014, kendaraan pelayanan umum seperti ambulans, angkutan sampah, dan pemadam kebakaran tetap diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi," kata Komme Edcadian Siringoringo.

Menurutnya, kepastian regulasi tersebut memberikan jaminan bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan pelayanan kebersihan kepada masyarakat. Karena itu, kenaikan harga BBM tidak memengaruhi jadwal maupun volume pengangkutan sampah dari Kota Cimahi menuju TPA Sarimukti.

Dengan sistem pengawasan yang ketat serta dukungan regulasi pemerintah, DLH Kota Cimahi optimistis pelayanan persampahan akan tetap berjalan efektif. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan kota tanpa membebani operasional akibat kenaikan harga BBM.