RRI.CO.ID, Bandung – Pemerintah Kota Bandung tengah mengkaji pembangunan tambahan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di sejumlah titik yang dinilai memiliki tingkat aktivitas dan risiko lalu lintas tinggi. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan keselamatan pejalan kaki di tengah masih terbatasnya jumlah JPO di Kota Bandung.

‎‎Wali Kota Bandung, M. Farhan, mengatakan pembangunan JPO memerlukan perencanaan yang matang, termasuk dari sisi investasi dan desain. Selama ini, pembangunan JPO di Kota Bandung banyak dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta yang memanfaatkan fasilitas tersebut sebagai media reklame.

‎‎“Kita memperhatikan seberapa besar investasi yang mesti kita berikan untuk JPO ini. Selama ini JPO selalu dikerjasamakan dengan pihak investor, membangun JPO kemudian dimanfaatkan untuk reklame. Memang saat ini banyak peminat untuk membangun JPO yang dijadikan sebagai alat investasi reklame, tetapi regulasinya masih baru,” ujar Farhan, Kamis 25 Juni 2026.

‎

‎Menurutnya, Pemkot Bandung memiliki keinginan untuk menambah JPO di berbagai lokasi. Namun, pembangunan tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk desain, fungsi, serta kebutuhan masyarakat.

‎‎“Kalau JPO sebetulnya kita sangat ingin membangun di mana-mana, tetapi dalam hal ini kita harus betul-betul memperhatikan desain yang tepat,” katanya.

‎‎Farhan menjelaskan, Pemkot Bandung saat ini juga tengah melakukan inventarisasi terhadap JPO yang sebelumnya dibangun oleh pihak swasta. Langkah tersebut dilakukan seiring dengan upaya penataan reklame di Kota Bandung.

‎‎Sebelumnya, Pemkot Bandung telah menertibkan 14 dari 19 bando reklame yang dinilai bermasalah. Sejumlah JPO yang dibangun melalui skema kerja sama dengan swasta kini sedang didata untuk dikembalikan pengelolaannya kepada Pemerintah Kota Bandung.

‎‎“Jumlah JPO di Kota Bandung masih sangat sedikit. Karena itu kami sedang melakukan review terhadap berbagai usulan pembangunan JPO di berbagai titik,” ucapnya.

‎‎Farhan menegaskan bahwa pembangunan JPO bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan budaya keselamatan berlalu lintas. Ia mengaku prihatin terhadap berbagai insiden kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki dan pengguna jalan yang rentan.

‎‎Menurutnya, keselamatan di jalan raya membutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, kepolisian, hingga masyarakat.

‎‎“Tentu kami bersama kepolisian memastikan agar masyarakat menyadari arti penting keselamatan berlalu lintas. Semua pengemudi harus memperhatikan hak pejalan kaki dan pesepeda yang posisinya jauh lebih rentan dibanding kendaraan bermotor,” katanya.

‎‎Ia menambahkan, tanggung jawab keselamatan di jalan tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah atau aparat penegak hukum semata.

‎‎“Ini membutuhkan kerja bersama. Bukan hanya ranah Pemkot, bukan hanya kepolisian atau Dinas Perhubungan, tetapi semua elemen masyarakat harus bertanggung jawab terhadap keselamatan kita di jalan raya,” tandasnya.