Gen-Z Alami Krisis Nilai Religi, KPID Jabar Perkuat Siaran TV dan Radio

RRI.CO.ID, Bandung - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat kembali menegaskan komitmennya menjaga moderasi beragama melalui siaran televisi dan radio. Hal itu disampaikan dalam workshop Pengawasan Semesta yang Lestari dan Independen untuk Jawa Barat Istimewa (PATALI) yang digelar di SMTV, Kabupaten Sumedang dengan tema penguatan siaran religi di era digital.

Ketua KPID Jawa Barat, Adiyana Slamet, menekankan bahwa frekuensi siaran adalah milik publik dan tidak boleh digunakan untuk menyiarkan konten yang menimbulkan pertentangan. “TV dan radio harus menjadi benteng pertahanan ideologi bangsa. Nilai-nilai religi di kalangan Gen-Z sudah terkikis hingga 52,43 persen. Karena itu, lembaga penyiaran harus hadir sebagai penjaga sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, agar Jawa Barat tidak lagi dicap sebagai episentrum radikalisme,” ujarnya, Kamis 25 Juni 2026.

Sejak 2022, KPID Jabar telah mengeluarkan surat edaran keagamaan berisi 14 poin penting sebagai pedoman lembaga penyiaran. Surat edaran tersebut menjadi tonggak penguatan moderasi beragama. Adiyana menjelaskan, pihaknya juga melakukan konsolidasi dengan berbagai lembaga, mulai dari BIN Daerah, Kodam III, Polda, FKUB, NU, Muhammadiyah, hingga MUI. “Pendakwah di TV dan radio harus mendapat rekomendasi MUI agar pesan yang disampaikan benar-benar sejalan dengan moderasi beragama,” tambahnya.

Selain itu, KPID Jabar juga berkoordinasi dengan BNPT di Jakarta dan Bogor untuk memperkuat langkah strategis. Adiyana menegaskan, amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 52 menekankan peran serta masyarakat dalam pembangunan penyiaran.

“Jika ada konten yang bertentangan dengan regulasi, masyarakat, diharapkan melaporkannya kepada kami,” katanya.

"Hari ini kita menghadapi "peperangan Informasi" salah satunya mengenai nilai-nilai Keagamaan, terbukti data Penelitian KPID Januari 2025, bahwa Gen Z sebesar 52,41 % ada pergeseran nilai nilai keagamaannya karena Media sosial, maka KPID Jabar selalu mendorong TV dan Radio sebagai Benteng dalam "peperangan Informasi" itu untuk menjaga Jawa Barat bahkan Indonesia guna menjadi tempat bagi semua dan Gen Z sebagai "pewaris" maju mundurnya Jawa Barat dan Indonesia dengan tetap berpegangan pada nilai nilai ideologi Pancasila, agar Ketuhanan YME, dimaknai sebagai Kesalehan Spiritual dan Kesalehan Sosial," pungkas Adiyana.

Sementara itu Praktisi komunikasi, Neneng Athiatul Faiziyah, menilai langkah KPID Jabar sebagai dukungan nyata bagi media penyiaran. “TV dan radio harus menjadi media penjernih di tengah banjir informasi hoaks. Media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menumbuhkan toleransi dan kedamaian,” ujarnya. Menurutnya, kapasitas pembuat konten harus ditingkatkan, khususnya dalam bidang keilmuan religi, agar pesan yang disampaikan tidak dangkal.

Neneng menambahkan, standar etika penyiaran melalui P3SPS menjadi pembeda utama antara media penyiaran dan media sosial. “Media sosial tidak memiliki regulasi jelas, sementara TV dan radio punya kewajiban menjaga etika. Surat edaran moderasi beragama dari KPID Jabar layak dijadikan inspirasi bagi KPI pusat maupun daerah lain,” tegasnya.

Hal senda di ungkapkan Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari.

Ia menyoroti fenomena tayangan yang kerap menyelipkan candaan dalam konteks keagamaan. “Ini harus menjadi perhatian khusus. Moderasi beragama bukan sekadar menolak radikalisme, tetapi bagaimana kita lebih santun, menghargai satu sama lain, dan bersikap inklusif,” katanya. Ia menekankan pentingnya lembaga penyiaran menjaga kualitas konten agar tidak menimbulkan bias atau salah tafsir di masyarakat.

Workshop PATALI di Sumedang ini menegaskan sinergi antara regulator, praktisi komunikasi, dan legislatif dalam memperkuat moderasi beragama melalui siaran religi. Di tengah disrupsi teknologi dan dominasi algoritma digital, TV dan radio diharapkan tetap menjadi media penjernih, menjaga persatuan, dan membangun Jawa Barat yang istimewa.