Kerjasama Kota Tasikmalaya dan Blitar Perkuat Pengendalian Inflasi Daerah

RRI.CO.ID, Tasikmalaya - TPID Kota Tasikmalaya terus memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah melalui langkah yang terstruktur, kolaboratif, dan berkelanjutan. Sebagai salah satu daerah yang berhasil menjaga inflasi serta meraih apresiasi dalam TPID Awards 2025, Kota Tasikmalaya menjadi salah satu rujukan praktik dalam pengendalian inflasi daerah.

Pengalaman tersebut turut mendorong kunjungan Kabupaten Blitar untuk mempelajari strategi pengendalian inflasi yang dilakukan Kota Tasikmalaya. Sekaligus memperkuat kolaborasi melalui kesepakatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) kedua wilayah.

Pada Mei 2026, inflasi Kota Tasikmalaya tercatat sebesar 2,82 persen (yoy), masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional. Capaian ini menunjukkan pengendalian inflasi daerah berjalan baik, daya beli masyarakat tetap terpelihara, dan aktivitas ekonomi daerah dapat terus bergerak secara berkelanjutan.

Dalam menjaga stabilitas harga, sinergi dan kolaborasi antardaerah menjadi semakin penting. Inflasi pangan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi produksi di satu wilayah, tetapi juga oleh kelancaran distribusi, kesinambungan pasokan, serta keterhubungan antara daerah produsen dan daerah konsumen.

Karena itu, KAD menjadi salah satu terobosan penting untuk memperkuat fondasi pengendalian inflasi Kota Tasikmalaya.

Sebagai langkah konkret, TPID Kota Tasikmalaya melaksanakan KAD dengan TPID Kabupaten Blitar.

Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat pasokan komoditas pangan strategis, mendukung stabilitas harga, serta menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

KAD tersebut ditandatangani pada 23 Juni 2026 oleh Walikota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, bersama Bupati Blitar, Rijanto.

Kegiatan turut disaksikan dan didampingi oleh Wakil Bupati Blitar, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, serta Ketua DPRD Kota Tasikmalaya. Kehadiran para pimpinan daerah dan unsur legislatif tersebut mencerminkan kuatnya komitmen bersama dalam memperkuat pengendalian inflasi melalui kolaborasi yang nyata dan berkelanjutan.

Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi mengatakan, KAD Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Blitar memiliki nilai strategis mengingat Kabupaten Blitar merupakan salah satu sentra produsen telur ayam di Jawa Timur maupun nasional. Produksi telur Kabupaten Blitar mencapai sekitar 432 ton per hari.

Selain telur ayam, Kabupaten Blitar juga memiliki potensi komoditas hortikultura unggulan, antara lain cabai rawit, belimbing, pisang cavendish, nanas Banasari, dan melon. Potensi pasokan tersebut semakin kuat karena didukung oleh kelembagaan ekonomi daerah yang baik, terutama melalui unit koperasi dan perusahaan daerah dengan tata kelola yang terstruktur.

“Dukungan kelembagaan ini menjadi modal penting untuk memastikan kerja sama tidak berhenti pada penandatanganan, tetapi dapat berlanjut pada implementasi yang konkret, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Viman dalam keterangannya, Selasa 23 Juni 2026.

Melalui KAD ini, Kota Tasikmalaya memiliki peluang untuk memperkuat kesinambungan pasokan pangan strategis, khususnya pada periode meningkatnya permintaan maupun saat terjadi tekanan pasokan. Dengan rantai pasok yang lebih terhubung, stabilitas harga diharapkan dapat lebih terjaga, sehingga daya beli masyarakat tetap terlindungi.

Ke depan, KAD antara Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Blitar diharapkan menjadi model kolaborasi antardaerah yang efektif dalam memperkuat pengendalian inflasi. Kerja sama ini tidak hanya penting bagi Kota Tasikmalaya, tetapi juga berpotensi memberikan dampak positif bagi stabilitas harga dan ketahanan pasokan pangan di wilayah Priangan Timur secara umum.

Bank Indonesia Tasikmalaya bersama TPID akan terus memperkuat koordinasi, pemantauan harga, serta dukungan terhadap berbagai langkah pengendalian inflasi daerah. Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, lembaga ekonomi daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.