Pemprov Jabar Tanggung Biaya Pengobatan Korban Penyekapan 3 Tahun di Cileunyi

RRI.CO.ID, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan seluruh biaya pengobatan korban penganiayaan dan penyekapan selama tiga tahun di Cileunyi yang kini dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung akan ditanggung penuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dedi menyampaikan hal tersebut saat menjenguk korban di RSHS Bandung. Ia mengaku tidak tega melihat kondisi korban, namun menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir secara nyata. “Seluruh biayanya saya tanggung sampai selesai. Jadi keluarga tidak perlu sibuk lagi mencari ke BPJS atau ke mana-mana,” ujarnya seusai menjenguk korban di RSHS Bandung, Senin 22 Juni 2026.

Selain menanggung biaya pengobatan, Dedi juga memberikan bantuan langsung kepada keluarga korban. Bantuan tersebut ditujukan agar keluarga tidak terbebani kebutuhan sehari-hari selama mendampingi proses perawatan. “Keluarganya juga oleh saya tadi dibekelin, supaya tidak lagi pusing mengurus rumah dan kebutuhan di rumahnya,” tambahnya.

Gubernur menekankan bahwa kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat, khususnya kaum perempuan, untuk lebih waspada. “Sekarang itu peristiwa seperti ini pasti banyak terjadi. Hati-hati, waspada. Pergi dengan laki-laki agar ditemani keluarganya. Itu penting,” tegasnya.

Dedi juga memastikan bahwa aparat kepolisian tengah bekerja intensif untuk menangkap pelaku. Ia optimistis proses hukum akan segera berjalan. “Saya yakin tidak akan lama lagi pelakunya tertangkap. Pak Kapolda dan seluruh timnya sudah bergerak,” katanya.

Dengan adanya tanggung jawab penuh dari pemerintah, Dedi menegaskan tidak perlu ada penggalangan dana publik. “Tidak usah ada open donasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab terhadap warganya,” ujarnya.

Kehadiran Gubernur di RSHS sekaligus menjadi bentuk dukungan moral bagi korban dan keluarganya. Ia menilai, selain pemulihan fisik, pendampingan psikologis juga sangat penting untuk mengatasi trauma mendalam akibat penyekapan berkepanjangan.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena menunjukkan betapa serius dampak kekerasan terhadap perempuan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan, memastikan keadilan, serta menjamin pemulihan korban secara menyeluruh.