Pemkot Bandung Sudah Lakukan Efisiensi sejak Awal Tahun Hadapi Kenaikan BBM

  • 11 Jun 2026 15:05 WIB
  •  Bandung

RRI.CO.ID, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengaku telah merasakan dampak kenaikan biaya operasional akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya untuk kendaraan yang menggunakan bahan bakar non-subsidi. Kondisi tersebut mendorong Pemkot Bandung melakukan berbagai langkah efisiensi anggaran sejak awal tahun 2026.

‎Wali Kota Bandung, M. Farhan, mengatakan kenaikan biaya operasional sudah dirasakan sejak harga bahan bakar diesel mengalami penyesuaian. Menurutnya, sejumlah kendaraan operasional milik pemerintah daerah tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi sehingga harus menggunakan Dexlite.

‎“Kalau untuk BBM di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung sudah merasakan kenaikan operasional sejak diesel naik. Karena kita tidak boleh menggunakan biosolar, kita harus menggunakan Dexlite. Bahkan untuk mengangkut sampah saja kita menggunakan Dexlite,” ujar Farhan, Kamis 11 Juni 2026.

‎Farhan menjelaskan, kondisi tersebut membuat Pemkot Bandung lebih awal menerapkan langkah-langkah efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah. Upaya penghematan bahkan telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu dan menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas keuangan daerah.

‎“Jadi kita sudah terbiasa melakukan efisiensi sejak beberapa bulan yang lalu, sejak awal tahun malah. Dampaknya sekarang, efisiensi yang dilakukan cukup signifikan,” katanya.

‎Ia menuturkan sejumlah pos anggaran telah mengalami penyesuaian sejak Januari 2026. Karena itu, saat ini pemerintah kota tinggal melanjutkan pola efisiensi yang telah berjalan dan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan anggaran ke depan.

‎Menurut Farhan, evaluasi tersebut akan menjadi bagian penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemkot Bandung tengah menelaah berbagai program dan kegiatan untuk memastikan penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

‎“Nah ini yang sedang dievaluasi. Kita sedang menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Nanti akan dilihat apa saja yang bisa direalokasi untuk memastikan anggaran yang kita miliki betul-betul dimanfaatkan untuk meringankan beban masyarakat,” ucapnya.

‎Farhan menilai masyarakat saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang cukup berat. Meskipun harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, tidak semua kelompok masyarakat dapat mengakses BBM subsidi sehingga harus membeli bahan bakar non-subsidi dengan harga yang lebih tinggi.

‎Ia menegaskan kondisi tersebut paling dirasakan oleh kelompok masyarakat kelas menengah yang merupakan kelompok pekerja dan menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi Kota Bandung.

‎“Beban masyarakat sekarang ini luar biasa. Memang BBM bersubsidi tidak naik, tetapi kita juga tahu banyak di antara kita yang tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi. Artinya bebannya semakin meningkat, terutama bagi kelas menengah yang merupakan kelas pekerja dan kelas paling produktif di Kota Bandung,” tandasnya.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....