RRI.CO.ID, Bandung – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai berlaku pada 10 Juni 2026 menjadi perhatian Pemerintah Kota Bandung. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan efisiensi penggunaan bahan bakar guna mengurangi dampak kenaikan harga energi terhadap pengeluaran rumah tangga maupun operasional pemerintah.
Farhan menilai kenaikan harga BBM dipengaruhi oleh kondisi pasokan dan permintaan global yang tidak seimbang, serta fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.
“Ini kan masalah supply and demand. Demand tidak pernah turun, sementara supply naik turun. Belum lagi nilai dolar yang juga berfluktuasi,” ujar Farhan, Rabu 10 Juni 2026.
Menurutnya, kenaikan harga BBM menunjukkan bahwa pasokan energi sedang mengalami tekanan, sementara nilai tukar dolar berada pada posisi yang relatif tinggi. Kondisi tersebut, kata dia, merupakan faktor yang berada di luar kendali pemerintah daerah.
“Dengan naiknya harga BBM ini artinya tingkat supply sedang rendah dan harga dolar sedang tinggi. Apa boleh buat, kita hadapi. Maka saran saya mari bersama-sama kita lakukan efisiensi operasional,” katanya.
Sebagai langkah konkret, Farhan mengaku tengah mempertimbangkan sejumlah kebijakan penghematan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Salah satunya dengan mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi saat berangkat ke kantor.
“Saya berpikir mungkin betul-betul kita akan mendorong para pegawai Pemkot datang ke kantor tidak menggunakan kendaraan pribadi. Atau kalaupun menggunakan kendaraan pribadi, kita bisa menerapkan sistem carpool atau berbagi kendaraan,” ucapnya.
Menurut Farhan, efisiensi operasional menjadi langkah penting untuk menekan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah maupun masyarakat akibat kenaikan harga BBM.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan harga BBM. Namun, masyarakat dan pemerintah dapat berperan sebagai konsumen yang bijak dengan mengurangi pemborosan penggunaan bahan bakar.
“Pemerintah kota tidak punya kontrol terhadap harga. Tetapi kita bisa bersama-sama menjaga agar tidak menjadi konsumen yang boros. Itu yang bisa kita kendalikan,” tuturnya.
Farhan juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya biaya operasional layanan publik, khususnya pengangkutan sampah yang sangat bergantung pada bahan bakar.
“Saya juga deg-degan. Bahkan yang paling mengkhawatirkan untuk Pemerintah Kota Bandung sekarang adalah biaya BBM untuk pengangkutan sampah yang harus menggunakan Dexlite dengan harga sekitar Rp23 ribu per liter,” katanya.
Untuk mengantisipasi lonjakan biaya tersebut, Pemkot Bandung akan melakukan penyesuaian pada sejumlah pos belanja operasional. Beberapa pengeluaran yang dinilai tidak mendesak akan dikurangi guna menjaga stabilitas anggaran daerah.
“Belanja operasional nanti memang ada beberapa yang akan dikurangi, seperti makan dan minum serta biaya perjalanan dinas. Pengurangannya akan cukup signifikan,” tandasnya.
Diketahui, penyesuaian harga BBM nonsubsidi mulai berlaku pada Rabu, 10 Juni 2026. Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Adapun harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex tidak mengalami perubahan dalam penyesuaian harga per 10 Juni 2026.
Kenaikan harga BBM tersebut diperkirakan akan berdampak pada berbagai sektor, termasuk biaya transportasi, logistik, dan operasional layanan publik, sehingga langkah efisiensi menjadi salah satu strategi yang didorong pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas pengeluaran.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....