RRI.CO.ID, Cimahi - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi mulai melakukan berbagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup ekstrem pada 2026. Upaya tersebut dilakukan menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi dampak fenomena El Nino yang dapat memicu kekeringan dan krisis air bersih.

BPBD Kota Cimahi telah berkoordinasi dengan BMKG untuk memetakan wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan. Hasil pemetaan menunjukkan sedikitnya 312 RW di Kota Cimahi berisiko mengalami gangguan ketersediaan air bersih selama musim kemarau.

“Kami melihat seluruh kelurahan di Kota Cimahi berpotensi mengalami kekeringan dan krisis air bersih, dengan puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus hingga Oktober 2026,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi, Fithriandy Kurniawan, dikutip dari laman resmi pemerintah kota Cimahi, Selasa 9 Juni 2026.

Ancaman kekeringan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah tertentu, melainkan hampir merata di seluruh Kota Cimahi. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat sebagian masyarakat masih mengandalkan sumber air tanah dan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), kejadian kekeringan paling parah pernah terjadi pada musim kemarau panjang dua tahun lalu. Wilayah selatan Kota Cimahi, seperti Kelurahan Melong, Utama, dan Leuwigajah, menjadi kawasan yang paling terdampak saat itu.

“Kekeringan terparah yang kami catat terjadi dua tahun lalu dan wilayah selatan menjadi daerah dengan dampak paling besar,” kata Fithriandy.

Menurut BPBD, salah satu penyebab utama krisis air bersih adalah menurunnya muka air tanah yang mengakibatkan sumur-sumur warga mengalami penurunan debit bahkan mengering. Situasi tersebut diperparah oleh tingginya pemanfaatan air tanah untuk kebutuhan industri dan domestik.

“Mayoritas warga di wilayah terdampak menggunakan sumur sebagai sumber air sehingga ketika muka air tanah turun, pasokan air menjadi terganggu,” ucapnya.

Menghadapi potensi krisis tersebut, BPBD Kota Cimahi telah menyiapkan skema penanganan darurat bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) serta Perumda Tirta Raharja. Bantuan distribusi air bersih akan segera dilakukan apabila terdapat laporan dari masyarakat mengenai kekurangan pasokan air.

“Jika ada laporan kekurangan air bersih, kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyalurkan bantuan air bersih ke lokasi terdampak,” jelasnya.

BPBD mengimbau masyarakat untuk mulai menghemat penggunaan air sejak dini sebagai langkah mitigasi. Warga juga diminta segera melaporkan apabila mengalami kesulitan mendapatkan air bersih agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.