RRI.CO.ID, Cimahi - Pemerintah Kota Cimahi memastikan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat tetap dilanjutkan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi dan transformasi budaya kerja yang tengah dijalankan pemerintah daerah.

Penegasan itu disampaikan Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, pada Selasa 9 Juni 2026. Menurutnya, pelaksanaan WFH bukan sekadar penyesuaian pola kerja, melainkan langkah strategis untuk menciptakan birokrasi yang lebih modern, fleksibel, dan berorientasi pada hasil.

Dalam penerapannya, ASN diberikan ruang untuk bekerja secara adaptif sesuai kebutuhan tugas masing-masing. Meski demikian, tanggung jawab terhadap pencapaian target kerja dan pelayanan kepada masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama.

“Selain mendorong budaya kerja fleksibel dan berorientasi kinerja, WFH juga jadi langkah nyata penghematan energi.” ujarnya.

Ngatiyana menjelaskan, berkurangnya aktivitas perkantoran berdampak langsung pada penurunan konsumsi listrik, air, serta penggunaan berbagai sarana dan prasarana kantor. Langkah tersebut sekaligus mendukung upaya efisiensi anggaran dan penerapan pemerintahan yang lebih ramah lingkungan.

Efisiensi operasional yang dihasilkan dari kebijakan WFH dinilai mampu memberikan kontribusi terhadap penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, kebijakan tersebut juga membantu mengurangi jejak karbon pemerintah daerah sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pelestarian lingkungan.

“Namun WFH bukan alasan menurunkan produktivitas ataupun memperlambat pelayanan publik kepada masyarakat.” katanya.

Wali Kota menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ASN tidak lagi bertumpu pada kehadiran fisik di kantor. Penilaian kinerja akan lebih menitikberatkan pada capaian target, hasil kerja, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Melalui kebijakan tersebut, Pemkot Cimahi berharap mampu membangun budaya kerja yang lebih efektif dan efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Transformasi birokrasi yang dilakukan juga diharapkan dapat menjawab tantangan pemerintahan modern yang semakin dinamis.