RRI.CO.ID, Bandung - Bupati Bandung, Dadang Supriatna atau KDS menawarkan dukungan yang lebih luas apabila kebutuhan tenaga kerja dari Jepang terus meningkat. Menurut dia, kebutuhan tersebut tidak hanya bisa dipenuhi dari Kabupaten Bandung, tetapi juga dapat dikoordinasikan dengan daerah lain melalui jejaring Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
“Kalau kebutuhan SDM lebih besar lagi, nanti bisa kita komunikasikan bersama. Kebetulan saya juga sebagai Ketua Harian APKASI sehingga bisa menjadi ruang diskusi untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja tersebut,” katanya, Jumat 5 Juni 2026.
Sementara itu Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Dadang Komara mengatakan kerja sama dengan JP-MIRAI menjadi bagian dari upaya Pemkab Bandung dalam mendukung target penciptaan 10.000 lapangan kerja baru setiap tahun. Itu merupakan Salah satu bentuk sinergi positif.
Menurut Dakom, sapaam Dadang Komara, Jepang merupakan salah satu negara tujuan yang potensial. Itu karena memiliki kebutuhan tenaga kerja cukup besar sekaligus memberikan kesempatan peningkatan keterampilan dan pengalaman kerja bagi generasi muda.
“Jepang merupakan salah satu negara tujuan strategis. Di satu sisi mereka membutuhkan tenaga kerja, di sisi lain masyarakat Kabupaten Bandung membutuhkan akses terhadap peluang kerja yang legal, aman, dan memberikan peningkatan kompetensi,” kata Dakom.
Ia menjelaskan Kabupaten Bandung memiliki sekitar 3,8 juta penduduk dengan mayoritas berada pada usia produktif. Karena itu perluasan kesempatan kerja menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.
Sebagai persiapan, Pemkab Bandung selama beberapa tahun terakhir telah mengembangkan program pelatihan bahasa Jepang bagi calon pekerja migran. Pada 2025, sebanyak 161 peserta berhasil bekerja di Jepang dari total 530 peserta pelatihan. Sementara sejak 2021 hingga 2025 tercatat 418 warga Kabupaten Bandung telah diberangkatkan bekerja ke Jepang dari total 840 peserta pelatihan.
Dakom menyebut salah satu keunggulan kerja sama dengan JP-MIRAI adalah penerapan prinsip Fair and Ethical Recruitment Initiative (FERI). Yaitu yang menempatkan biaya rekrutmen sebagai tanggung jawab pengguna atau pemberi kerja sehingga tidak membebani calon pekerja migran.
“Kami ingin memastikan masyarakat Kabupaten Bandung berangkat melalui jalur yang benar. Dan mereka mendapatkan pelatihan yang memadai, serta memperoleh perlindungan hak-haknya selama bekerja di luar negeri,” ujarnya.
Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Bandung berharap peluang kerja bagi masyarakat semakin terbuka, kualitas sumber daya manusia semakin meningkat, serta kepercayaan perusahaan-perusahaan Jepang terhadap tenaga kerja asal Kabupaten Bandung semakin kuat. Kerja sama ini juga diharapkan menjadi model kemitraan berkelanjutan dalam pengembangan tenaga kerja migran yang profesional, kompeten, dan berdaya saing global, sekaligus mendukung visi Kabupaten Bandung yang lebih Bedas, maju, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....