RRI.CO.ID, Bandung – Pemerintah Kabupaten Bandung terus memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Melalui penguatan fungsi pengawasan oleh Inspektorat, SPIP dioptimalkan sebagai instrumen mitigasi risiko dalam pengelolaan anggaran maupun pelaksanaan program pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Bandung, Dadang Supriatna saat memberikan arahan pada kegiatan Sosialisasi SPIP. Yaitu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, awal Juni 2026 ini.
Dalam arahannya, bupati yang akrab disapa KDS itu menegaskan bahwa keberhasilan implementasi SPIP tidak hanya ditentukan oleh sistem yang baik, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Menurutnya, aparatur pemerintah harus terus meningkatkan kompetensi, memahami perkembangan digitalisasi, serta menguasai regulasi yang menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.
KDS menyebutkan terdapat lima aspek penting yang harus menjadi perhatian seluruh aparatur pemerintah. Yaitu dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
Kelima aspek tersebut meliputi peningkatan kualitas SDM yang profesional dan adaptif terhadap digitalisasi, penguasaan big data. Yaitu untuk mendukung mitigasi risiko dan penyusunan anggaran yang akurat, research and development untuk penguatan kajian dalam setiap pengambilan kebijakan, pembangunan institusi yang solid dan kompak, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.
"Institusi yang kuat dan kekompakan internal itu penting. Karena seorang nahkoda tidak akan sukses kalau misalkan perahunya atau penumpangnya melakukan kegiatan yang di luar dugaan," jelas KDS saat memberikan arahan, Jumat 5 Juni 2026.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....