Ketua Panja Komisi VII DPR RI Soroti pembiayaan dan distribusi industri Animasi

RRI.CO.ID, Cimahi - Ketua Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti masih adanya kendala pembiayaan, distribusi, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang dihadapi industri animasi nasional. Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja Panja ke PT Ayena Mandiri Sinema (Ayena Studio) di Gedung BITC, Jalan Mintareja, Kelurahan Baros, Kota Cimahi, Jumat 5 Juni 2026.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi pelaku industri kreatif sekaligus melihat langsung perkembangan sektor animasi yang dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual (Intellectual Property/IP). Komisi VII DPR RI juga tengah mengkaji berbagai langkah strategis guna memperkuat ekosistem perfilman dan animasi nasional.

Evita menjelaskan, pihaknya baru saja menggelar rapat kerja dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dan mendorong agar fokus pengembangan ekonomi kreatif diarahkan pada industri berbasis IP dan teknologi digital.

Menurutnya, sektor seperti fashion, kriya, dan kuliner telah banyak mendapat perhatian dari kementerian lain sehingga perlu ada penguatan pada subsektor kreatif yang memiliki nilai tambah tinggi.

"Ke depan kami berharap Kementerian Ekonomi Kreatif lebih fokus pada industri berbasis digital dan kekayaan intelektual karena sektor ini memiliki peluang besar untuk berkembang dan bersaing di tingkat global," ujar Evita.

Dalam kunjungan tersebut, Evita mengaku terkesan dengan perjalanan PT Ayena Mandiri Sinema yang berkembang dari perusahaan berskala kecil hingga mampu terlibat dalam berbagai produksi animasi nasional. Ia menilai keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa industri animasi Indonesia memiliki kemampuan dan daya saing yang kuat meski dibangun dengan keterbatasan modal.

"Saya sangat mengapresiasi karena perusahaan ini tumbuh dari bawah dengan berbagai keterbatasan, namun kini mampu menunjukkan hasil yang membanggakan," katanya.

Meski demikian, ia menilai sebagian besar studio animasi nasional masih berperan sebagai mitra produksi dan belum banyak memiliki kekayaan intelektual sendiri. Karena itu, pemerintah didorong untuk menciptakan kebijakan yang memungkinkan pelaku industri menjadi pemilik karya dan pemegang hak IP yang bernilai ekonomi tinggi.

Menurut Evita, potensi industri animasi Indonesia sangat besar karena didukung banyak talenta kreatif yang tersebar di berbagai daerah. Namun, potensi tersebut perlu diperkuat dengan dukungan negara agar dapat berkembang menjadi industri yang mampu menghasilkan produk berorientasi ekspor.

"Kita ingin Indonesia tidak hanya menjadi pelaksana produksi, tetapi juga menjadi pemilik karya, pemilik karakter, dan pemilik IP yang dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang," jelasnya.

Ia mengungkapkan sejumlah karya animasi yang telah tayang di bioskop dan mendapat sambutan positif dari masyarakat juga melibatkan kontribusi tenaga kreatif dalam negeri, termasuk dari PT Ayena Mandiri Sinema. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa kualitas animasi Indonesia semakin mampu bersaing dan diterima pasar.

Evita menegaskan bahwa persoalan pembiayaan masih menjadi tantangan utama bagi pelaku industri kreatif. Selain itu, pengakuan terhadap aset kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan dinilai belum berjalan optimal meski telah memiliki dasar regulasi.

"Secara aturan memang sudah ada, tetapi dalam praktik di lapangan para pelaku usaha masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan," ucapnya.

Berbagai masukan yang diperoleh selama kunjungan kerja akan dibawa dalam pembahasan bersama Kementerian Ekonomi Kreatif. Komisi VII DPR RI berkomitmen menyampaikan seluruh keluhan pelaku industri agar dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan yang lebih efektif.

Ia juga membuka ruang komunikasi langsung bagi pelaku industri kreatif yang menghadapi kendala di lapangan. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat koordinasi antara pelaku usaha dengan kementerian maupun lembaga terkait.

"Kalau ada persoalan yang menghambat perkembangan usaha, sampaikan kepada Komisi VII agar kami bisa membantu menghubungkan dengan pihak yang berwenang dan mencari solusi bersama," kata Evita.

Melalui kunjungan tersebut, Komisi VII DPR RI berharap industri animasi nasional dapat berkembang lebih pesat dan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi kreatif Indonesia. Dengan dukungan pembiayaan, distribusi, dan penguatan SDM yang lebih baik, sektor ini diyakini mampu menghasilkan karya berdaya saing global sekaligus meningkatkan kontribusi ekspor nasional.