RRI.CO.ID, Bandung - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Barat, Vini Adiani Dewi, mengakui bahwa pemenuhan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit pada 27 kabupaten/kota di Jabar belum merata. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena menyangkut akses pelayanan kesehatan masyarakat.

Menurut Vini, wilayah Jabar bagian barat seperti Bogor dan Depok relatif lebih baik. Hal ini disebabkan banyaknya rumah sakit yang tersedia sehingga kebutuhan tempat tidur pasien dapat terpenuhi. “Tapi kalau daerah sekitar Tasikmalaya dan Pangandaran baru ada satu. Nah inilah yang sedang diperjuangkan oleh kita bersama,” ujarnya, Kamis 28 Mei 2026.

Di sisi lain, Vini bersyukur karena Pemprov Jabar baru saja mengakuisisi RSUD M.A Sentot Patrol Kabupaten Indramayu. Langkah ini diharapkan mampu menambah jumlah ketersediaan tempat tidur pasien, khususnya untuk kawasan Pantura yang memiliki kebutuhan tinggi.

Secara statistik, Vini menyebut ketersediaan tempat tidur di rumah sakit Jabar sebenarnya lebih dari cukup. Dengan perbandingan satu tempat tidur untuk 1.000 penduduk, kebutuhan itu terpenuhi. Saat ini jumlah tempat tidur mencapai 62 ribu untuk melayani 54 juta penduduk Jawa Barat.

Namun, kendala utama terletak pada distribusi yang tidak merata. Beberapa daerah masih mengalami ketimpangan. “Sumedang, memang jumlah penduduknya 1,2 juta dan jumlah tempat tidurnya di masa ini baru 896. Belum seimbang,” ungkapnya.

Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Pemerataan fasilitas kesehatan dinilai penting agar pelayanan dapat berjalan optimal di seluruh wilayah. Vini menekankan, tanpa pemerataan, masyarakat di daerah tertentu akan tetap menghadapi kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

Ia menambahkan, upaya pemerataan tidak hanya sebatas penambahan jumlah rumah sakit, tetapi juga penguatan sistem rujukan dan distribusi tenaga kesehatan. Dengan begitu, kualitas pelayanan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di kota maupun kabupaten.

“Harapan kami, pemerataan ini bisa segera terwujud. Karena pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah harus hadir memastikan akses itu berjalan baik,” tutup Vini.