RRI.CO.ID, Bandung – Pemerintah Kota Bandung memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal meski pada Jumat, 29 Mei 2026, aparatur sipil negara (ASN) menerapkan sistem work from home (WFH) setelah rangkaian libur panjang nasional.

‎

‎Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan, kebijakan WFH tidak akan mengganggu pelayanan langsung kepada masyarakat. Sejumlah layanan strategis tetap beroperasi seperti biasa, termasuk Mal Pelayanan Publik, kantor kelurahan, kecamatan, hingga layanan kesehatan dan kebersihan.

‎

‎“Hari Jumat memang tetap bisa mengarahkan WFH, tetapi untuk pelayanan langsung seperti di Mal Pelayanan Publik, kantor-kantor pelayanan publik di tingkat kelurahan dan kecamatan tetap dibuka seperti biasa. Termasuk Dinas Kebersihan dan Dinas Kesehatan,” ujar Farhan, Kamis 28 Mei 2026.

‎

‎Menurut Farhan, sistem pengendalian dan pemantauan kerja secara daring yang sebelumnya pernah diterapkan akan kembali dimaksimalkan selama pelaksanaan WFH. Ia menyebut, sejauh ini tingkat pelanggaran disiplin ASN terus mengalami penurunan.

‎

‎“Untuk WFH, sistem pengendalian online seperti yang pernah kita lakukan bersama tetap akan berjalan terus. Sejauh ini tingkat pelanggarannya makin lama makin menurun,” katanya.

‎

‎Farhan memahami momentum libur panjang sering dimanfaatkan masyarakat, termasuk ASN, untuk kegiatan keluarga seperti menghadiri acara pernikahan maupun berkumpul bersama keluarga besar. Namun demikian, ia menegaskan kedisiplinan kerja tetap harus menjadi prioritas utama.

‎

‎Karena itu, Farhan meminta seluruh pimpinan perangkat daerah memberikan izin kerja secara jelas dan tertulis kepada pegawai yang membutuhkan penyesuaian selama masa libur panjang tersebut.

‎

‎“Saya minta kepada setiap atasan untuk memberikan izin secara spesifik dan tertulis, jangan hanya lisan. Tugas-tugas kinerja mereka tetap dilaporkan secara tertulis dan bisa dipantau secara online,” tegasnya.

‎

‎Ia menambahkan, Pemerintah Kota Bandung akan terus mengedepankan efisiensi kerja tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, fleksibilitas kerja harus tetap dibarengi tanggung jawab serta pengawasan yang terukur.

‎

‎“Kedisiplinan tetap diutamakan, efisiensi juga menjadi salah satu kunci kita,” tandasnya.