RRI.CO.ID, Bandung – Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJ) Kementerian Perindustrian Emmy Suryandari mendorong Industri Kecil Menengah (IKM) mendapatkan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produknya. Diakuinya, saat ini banyak IKM yang ingin mendaftarkan produknya, namun terkendala informasi mekanisme pendaftaran SNI.

Kondisi tersebut menurutnya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. IKM menurutnya merupakan salah satu sektor industri yang khusus dan berbeda dengan industri lainnya. Hal tersebut diungkapkan Emmy, disela kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI ke Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung, Senin 25 Mei 2026.

“Jadi pemberian fasilitasi dan pendampingan dari pemerintah itu juga harus ada tersendiri. Yang namanya IKM itu harus dibantu, dalam arti kalau ada kesulitan kita harus ada di garda terdepan memberikan bantuan, fasilitasi atau pedampingan,”ucap Emmy.

Ditambahkannya, pelaku IKM telah menyadari pentingnya SNI. Namun, para pelaku IKM masih kebingungan untuk mengakses proses pengajuan SNI bagi produknya.

“Bisa jadi mereka akan berhenti atau menggunakan pihak ke tiga (untuk mengurus SNI), yang disitu sebetulnya bukan yang kita mau. Kami kementerian perindustrian melalui balai balai B4T menjadi garis terdepan jika ada IKM yang membutuhkan fasilitasi, ini yang menjadi PR kami,”ujar dia.

Emmy juga berharap adanya partisipasi aktif dari disperindag daerah, menginformasikan ke pihak balai untuk membantu proses sertifikat SNI. Emmy menegaskan, proses pengajuan sertifikat SNI bagi IKM tidak dipungut biaya.

“Ini yang membuat IKM semakin terbebani, jika kita tidak menginformasikan secara clean and clear terhadap dinas maupaun balai kita,”ucapnya.