Akupuntur Policy Jadi Gagasan Pemkot Cimahi Hadapi Tantangan Fiskal

RRI.CO.ID, Cimahi - Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira menggagas pendekatan baru bernama Akupuntur Policy untuk menjawab tantangan pembangunan daerah di tengah kebijakan disiplin fiskal pemerintah pusat. Konsep tersebut dirancang sebagai strategi pembangunan yang lebih efektif, presisi, dan tepat sasaran tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan.

Menurut Adhitia, kebijakan disiplin fiskal tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan maupun pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di daerah. Pemerintah daerah, kata dia, harus mampu mencari pola intervensi kebijakan yang lebih cermat agar pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.

“Disiplin fiskal ini tidak boleh menjadi penghambat. Akhirnya pemerintah daerah kan harus berpikir menemukan cara yang lebih tepat, efektif, dan presisi agar PSN berjalan dan pembangunan daerah tidak berhenti,” kata Adhitia, dikutip dari laman resmi pemerintah kota Cimahi, Jumat 22 Mei 2026.

Gagasan tersebut disampaikan langsung Adhitia kepada Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman dalam sejumlah pertemuan yang membahas tantangan pembangunan daerah. Adhitia mengaku beberapa kali dipanggil untuk berdiskusi mengenai berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah di Indonesia saat ini.

Pertemuan itu dimanfaatkan Adhitia untuk menyampaikan aspirasi daerah sekaligus menawarkan solusi berbasis pendekatan kebijakan yang lebih terukur. Dalam konsep tersebut, Kantor Staf Presiden (KSP) diharapkan dapat berperan sebagai “akupunturis kebijakan” yang mampu mengurai hambatan pembangunan di daerah.

“Jadi nantinya KSP punya peran strategis mengidentifikasi titik-titik bottleneck dalam pembangunan daerah dan memberikan intervensi kebijakan yang tepat sasaran,” ujar Adhitia.

Ia menjelaskan, konsep Akupuntur Policy berfokus pada penyelesaian titik masalah utama yang menghambat implementasi kebijakan di daerah. Dengan intervensi yang tepat pada persoalan mendasar, hambatan pembangunan dinilai dapat diatasi tanpa harus menambah tekanan fiskal yang besar.

“Harapannya, KSP dapat menjadi ruang solusi bagi persoalan daerah, sehingga berbagai bottleneck kebijakan dapat diselesaikan dengan pendekatan yang cepat, presisi, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ucapnya.

Adhitia berharap pendekatan tersebut dapat diterapkan di berbagai daerah lain di Indonesia sebagai model sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut dia, kolaborasi yang kuat menjadi kunci agar program pembangunan nasional tetap berjalan seiring dengan kebutuhan pembangunan di tingkat daerah.

“Pada akhirnya, tujuan kita sama yakni menyukseskan PSN sekaligus memastikan pembangunan di daerah tetap berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.