‎Sebanyak 25 operator yang tergabung dalam Koalisi Penyelenggara Infrastruktur Digital Bandung (KPIDB) menilai, skema tarif yang diterapkan saat ini belum mempertimbangkan kemampuan finansial serta karakteristik usaha operator kecil. Mereka khawatir kebijakan tersebut justru menciptakan ketimpangan baru di sektor telekomunikasi.

‎Koalisi Penyelenggara Infrastruktur Digital Bandung(KPIDB) Sony Setiadi mengatakan, tarif flat sebesar Rp15 ribu per meter dinilai terlalu tinggi dan tidak fleksibel terhadap kondisi di lapangan. Menurutnya, setiap operator memiliki cakupan layanan dan kemampuan bisnis yang berbeda-beda sehingga skema tarif seharusnya dibuat lebih adaptif.

‎“Tarif flat sebesar Rp15.000 per meter tidak mempertimbangkan kondisi operasional yang sangat beragam antar operator, terutama bagi pelaku UMKM. Struktur tarif yang berlaku saat ini bersifat kurang adaptif terhadap kondisi di lapangan,” ujar Sony Setiadi, Selasa 19 Mei 2026.

‎Ia menjelaskan, pada tahap awal implementasi saja operator lokal harus menanggung biaya yang cukup besar. Untuk biaya sewa ducting tahap pertama, nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp2,1 miliar, belum termasuk biaya migrasi jaringan serta penyesuaian teknis lainnya.

‎“Angka tersebut belum mencakup biaya teknis lain yang harus ditanggung operator. Ini menjadi tantangan berat bagi operator kecil,” katanya.

‎KPIDB menilai, besarnya biaya investasi berpotensi menghambat perluasan layanan internet, terutama di wilayah non-prioritas yang secara bisnis memiliki tingkat pendapatan lebih rendah. Jika tidak ada penyesuaian kebijakan, operator kecil dikhawatirkan akan kesulitan bersaing dengan perusahaan besar dalam mengakses infrastruktur jaringan bawah tanah.

‎Selain itu, skema tarif yang tidak berbasis zonasi dinilai belum mencerminkan perbedaan potensi ekonomi di setiap wilayah layanan di Kota Bandung. Karena itu, KPIDB mendorong adanya kebijakan tarif afirmatif yang lebih berpihak kepada operator kecil dan menengah.

‎Koalisi juga mengusulkan mekanisme pembayaran yang lebih fleksibel, seperti sistem cicilan atau pembayaran bertahap untuk meringankan beban investasi awal. Menurut mereka, transformasi infrastruktur digital seharusnya dilakukan secara inklusif agar seluruh pelaku industri dapat ikut berpartisipasi.

‎“Jika struktur biaya tidak disesuaikan dengan kondisi pelaku usaha, maka yang terdampak bukan hanya operator, tetapi juga pemerataan akses internet masyarakat. Kami berharap pemerintah kota dapat membuka ruang dialog lebih lanjut dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pihak pengelola infrastruktur dan asosiasi industri terkait,” ucapnya.

‎Sony menambahkan, pihaknya siap bermitra dengan Pemerintah Kota Bandung dalam proses penurunan kabel guna menekan biaya pelaksanaan proyek. Menurutnya, proses migrasi kabel tidak hanya dapat dilakukan oleh satu perusahaan saja.

‎“Kami dari asosiasi dan koalisi siap bermitra dengan Pemerintah Kota Bandung supaya biaya yang muncul tidak terlalu besar. Kalau ditanggung bersama-sama, kami juga mampu untuk melakukan itu,” katanya.

‎Ia juga menegaskan, pihaknya berharap tarif sewa ducting dapat berada di kisaran Rp5 ribu hingga Rp7 ribu per meter. Sementara saat ini tarif yang berlaku mencapai Rp15 ribu per meter.

‎“Kalau kita penginnya ada di bawah, berkisar Rp5 ribu sampai Rp7 ribu. Kalau sekarang yang keluar Rp15 ribu,” ucapnya.

‎Sementara itu, proses penurunan kabel yang sebelumnya dilakukan melalui APJATEL disebut sementara dihentikan hingga penyelesaian progres pekerjaan oleh PT BII dilakukan secara bertahap.

‎“Kalau APJATEL sampai saat sekarang lagi dihentikan dulu, karena dengan progres PT BII ini kita selesaikan satu per satu. Jadi dari APJATEL sendiri saat sekarang belum ada lagi proses penurunan kabel,” katanya.

‎Saat ini, proyek migrasi kabel di Kota Bandung baru dilaksanakan di kawasan Buah Batu dengan panjang pengerjaan sekitar dua kilometer pada tahun 2026.

‎“Kalau di Kota Bandung baru Buah Batu saja tahun ini. Tidak jauh sih, cuma sekitar dua kilometer,” tandasnya.