RRI.CO.ID, Bandung – Pemerintah Kota Bandung mulai menyiapkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam pengelolaan infrastruktur perkotaan, khususnya untuk penerangan jalan umum (PJU) dan sistem pengaturan lalu lintas atau Automatic Traffic Control System (ATCS).

‎

‎Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan penggunaan AI dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pengaturan lalu lintas di Kota Bandung yang selama ini masih menghadapi persoalan kemacetan di sejumlah titik jalan.

‎

‎“Namun tantangan yang sekarang kita mau bahas ada dua, yaitu pengelolaan penerangan jalan umum, karena kita harus mulai berpikir untuk menggunakan AI, dan juga AI akan dimanfaatkan untuk ATCS atau Automatic Traffic Control System,” ujar Farhan, minggu 17 Mei 2026.

‎

‎Menurut Farhan, dirinya bersama Gubernur Jawa Barat memiliki pandangan yang sama terkait perlunya modernisasi sistem pengaturan lalu lintas di Kota Bandung dan kawasan sekitarnya. Ia menilai kemacetan yang kerap terjadi saat ini salah satunya disebabkan sistem ATCS yang belum sepenuhnya otomatis.

‎

‎“Karena saya dan Pak Gubernur sama-sama berkeyakinan kemacetan itu terjadi akibat pengaturan dari ATCS yang belum fully automatic,” katanya.

‎

‎Dengan penerapan AI, sistem pengaturan lampu lalu lintas diharapkan dapat bekerja lebih adaptif terhadap kondisi kendaraan di lapangan. Teknologi tersebut nantinya diproyeksikan mampu membaca kepadatan kendaraan secara real time sehingga pengaturan durasi lampu lalu lintas dapat dilakukan secara otomatis dan lebih efisien.

‎

‎Selain persoalan lalu lintas, Farhan juga menyoroti tantangan pembangunan infrastruktur yang harus tetap memperhatikan sektor ekonomi informal, khususnya para pedagang kaki lima (PKL). Ia menegaskan pemerintah akan bertindak tegas terhadap bangunan liar yang melanggar aturan.

‎

‎“Kalau bangunan liar, tidak ada kompromi, sikat,” tegasnya.

‎

‎Meski demikian, Farhan menekankan penataan terhadap PKL tetap harus dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi dan melalui dialog bersama para pedagang. Pemkot Bandung, kata dia, tengah menyiapkan berbagai model penataan agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa menimbulkan gangguan terhadap ketertiban kota.

‎

‎“Ada yang pagu menutur tangan langsung, ada yang kita kondisikan dulu, macam-macam bagaimana model penataannya,” ucapnya.

‎

‎Ia menambahkan, konsep penataan PKL yang diterapkan Pemkot Bandung bukan berupa relokasi maupun pemberian kompensasi, melainkan penataan ulang agar keberadaan PKL dapat lebih tertib dan terintegrasi dengan tata kota.

‎

‎“Karena model penataan kita untuk PKL itu tidak ada relokasi, tidak ada kompensasi, jadi kita harus melakukan penataan ulang,” katanya.

‎

‎Farhan juga menegaskan pentingnya melibatkan para pelaku usaha kecil dalam setiap kebijakan penataan yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, pendekatan sosial dan komunikasi menjadi kunci agar penataan berjalan tanpa menimbulkan konflik di masyarakat.

‎

‎“Nah, penataan ulang ini seperti apa? Ini yang perlu dibicarakan bersama-sama dengan para pelaku PKL. Karena bagaimanapun juga istilahnya mah kalau saya boleh meminjam istilah dari Pak Harto, ngewongke itu menjadi sangat penting,” tandasnya.