Pemkot Cimahi Perkuat Pengawasan PPM 2026 untuk Pemerataan Pembangunan

RRI.CO.ID, Cimahi - Pemerintah Kota Cimahi terus memperkuat komitmen dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Tahun 2026. Program tersebut menjadi salah satu instrumen strategis agar hasil pembangunan dapat dirasakan merata di seluruh wilayah Kota Cimahi.

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, perangkat wilayah, dan kelompok masyarakat (pokmas) dalam pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, kolaborasi yang kuat menjadi kunci agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Untuk itu, pengawasan akan kami perkuat melalui koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kejaksaan Negeri Cimahi, guna memastikan seluruh tahapan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Adhitia usai Entri Meeting di Aula Kecamatan Cimahi Tengah, Selasa 12 Mei 2026.

Adhitia menyebutkan, PPM 2026 merupakan bentuk nyata upaya pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang merata dan berkeadilan bagi masyarakat. Ia menilai pembangunan tidak boleh hanya terpusat di wilayah tertentu, melainkan harus menyentuh seluruh kawasan di Kota Cimahi.

“Program PPM ini menjadi upaya konkret pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, agar tidak ada wilayah yang tertinggal,” ujarnya.

Pelaksanaan PPM 2026 direncanakan dimulai secara serentak pada minggu ketiga Mei 2026 dengan melibatkan pokmas di setiap wilayah. Pemerintah juga menyiapkan tenaga pendamping untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target.

“Kami targetkan program ini dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Cimahi,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Cimahi, Fajrian Yustiardi, menegaskan pihaknya siap melakukan pengawalan dan pendampingan terhadap program strategis daerah tersebut. Kejari Cimahi memastikan pengawasan dilakukan untuk menjaga pelaksanaan program tetap sesuai aturan dan tujuan pembangunan.

“Program PPM menjadi salah satu agenda strategis Pemerintah Kota Cimahi yang membutuhkan dukungan pengawasan agar pelaksanaannya tepat sasaran,” kata Fajrian.