RRI.CO.ID, Cimahi - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cimahi turut menyoroti ancaman disinformasi dan netralitas aparatur negara dalam pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi sepanjang sepanjang 15 Januari hingga 11 Mei 2026. Isu tersebut dinilai berpengaruh besar terhadap kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu.

Ketua Bawaslu Kota Cimahi, Fathir Rizkia Latif, mengatakan derasnya arus informasi digital membuat masyarakat perlu memiliki literasi yang baik. Menurutnya, penyebaran hoaks dapat memicu konflik serta memengaruhi objektivitas masyarakat dalam menentukan pilihan politik.

“Dari hasil rekapitulasi ini, terlihat bahwa isu penegakan hukum, politik uang, dan disinformasi masih menjadi tantangan utama yang perlu ditangani secara kolaboratif,” ujar Fathir di ruang kerja Bawaslu Kota Cimahi, Selasa 12 Mei 2026.

Dalam rekapitulasi kegiatan, isu disinformasi dan hoaks dibahas dalam enam kegiatan berbeda. Pembahasan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih kritis terhadap informasi yang beredar selama tahapan Pemilu.

Selain itu, isu netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI, dan Polri dibahas dalam tiga kegiatan. Bawaslu menilai profesionalitas dan independensi aparat negara menjadi faktor penting dalam menjaga pelaksanaan Pemilu yang adil dan demokratis.

Isu SARA juga masuk dalam pembahasan meski hanya muncul dalam satu kegiatan. Sementara tiga kegiatan lainnya membahas isu-isu demokrasi lain yang berkembang di tengah masyarakat.

Fathir menegaskan Bawaslu Kota Cimahi akan terus memperkuat sinergi dengan masyarakat serta berbagai lembaga untuk meningkatkan pengawasan partisipatif. Langkah itu dilakukan guna memastikan proses demokrasi berjalan secara jujur, adil, dan berintegritas.

“Bawaslu Kota Cimahi terus mendorong sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dan lembaga guna memperkuat pengawasan partisipatif serta memastikan demokrasi berjalan secara jujur, adil, dan berintegritas,” katanya.