RRI.CO.ID,Bandung - Badan Kerja Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bandung mendesak DPRD Kota Bandung untuk menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Bandung. Desakan ini muncul sebagai bentuk kritik atas berbagai persoalan mendasar yang dinilai belum mampu diselesaikan pemerintah kota selama satu tahun terakhir.

Ketua Bakercab GMNI Bandung, Halim Mulia, menegaskan bahwa LKPJ tidak boleh hanya menjadi formalitas administratif tahunan. Menurutnya, DPRD sebagai representasi rakyat memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menguji capaian pemerintah berdasarkan kondisi riil yang dialami masyarakat Kota Bandung.

GMNI menilai, hingga kini berbagai persoalan strategis masih membebani warga. Persoalan korupsi yang mencoreng birokrasi, meningkatnya ketimpangan sosial, penanganan sampah yang tak kunjung tuntas, kemacetan kronis, kualitas pendidikan yang belum merata, hingga menurunnya pelayanan publik disebut sebagai indikator kegagalan pemerintah kota.

“LKPJ bukan sekadar dokumen administratif, melainkan cermin keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam menjalankan amanat rakyat. Jika persoalan fundamental masih terus terjadi tanpa penyelesaian konkret, maka DPRD Kota Bandung wajib menolak LKPJ tersebut,” tegas Halim dalam pernyataannya, Senin 11 Mei 2026.

Selain mengkritisi pemerintah, GMNI juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD Kota Bandung. Menurut mereka, DPRD tidak boleh terjebak dalam kompromi politik yang mengabaikan kepentingan publik. Penolakan terhadap LKPJ dinilai sebagai langkah penting untuk menunjukkan keberpihakan DPRD kepada masyarakat.

“Apabila DPRD tetap memaksakan menerima LKPJ Pemerintah Kota Bandung, maka bisa dipastikan telah terjadi persekongkolan antara legislatif dan eksekutif. Jika hal ini terjadi, kepada siapa lagi rakyat harus percaya?” tambah Halim.

GMNI Bandung menegaskan bahwa penolakan LKPJ harus dijadikan momentum evaluasi total terhadap arah pembangunan Kota Bandung. Mereka menilai kebijakan pemerintah kota semakin jauh dari prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, sehingga perlu koreksi mendasar.

Atas dasar itu, GMNI menyampaikan lima tuntutan: menolak LKPJ secara tegas, mengevaluasi kinerja OPD, menuntut transparansi anggaran, memprioritaskan penyelesaian persoalan mendasar seperti sampah, kemiskinan, pendidikan, transportasi, dan pengangguran, serta menjalankan fungsi pengawasan independen tanpa intervensi politik praktis. GMNI menutup pernyataannya dengan komitmen untuk terus mengawal proses pembahasan LKPJ bersama elemen masyarakat sipil, agar DPRD tidak mengkhianati aspirasi rakyat.