RRI.CO.ID, Bandung - Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady menjelaskan alasan kompensasi bagi eks pegawai tambang di wilayah Bogor tidak berjalan sesuai skema awal yang sempat disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurut Daddy, persoalan utama muncul akibat adanya lonjakan jumlah data penerima manfaat yang jauh berbeda dari pendataan awal.

Ia menyebut, Pemprov Jawa Barat mula-mula menerima data sekitar 3.000 pekerja terdampak penutupan tambang. Namun dalam perkembangan selanjutnya, jumlah yang diajukan meningkat hingga sekitar 18.000 orang.

“Awalnya data yang diterima sekitar 3.000 orang terdampak. Tetapi dari pihak pengusul kemudian berkembang menjadi sekitar 18.000 orang. Jadi ada kenaikan yang sangat besar,” kata Daddy Senin 11 Mei 2026

Ia menjelaskan, rancangan anggaran kompensasi sebelumnya disusun berdasarkan jumlah penerima awal. Dengan asumsi 3.000 penerima, bantuan yang direncanakan dinilai masih memungkinkan untuk diberikan selama beberapa bulan.

Namun setelah jumlah penerima melonjak enam kali lipat, anggaran yang tersedia tidak lagi mencukupi untuk menjalankan skema kompensasi sesuai rencana semula.

“Karena dasar penganggarannya berbeda, maka hasil akhirnya juga berubah. Anggaran yang tadinya diproyeksikan cukup untuk beberapa bulan akhirnya hanya bisa menjangkau waktu yang lebih singkat,” Pungkasnya