RRI.CO.ID, Bandung – Pemerintah Kota Bandung bersama Kementerian Perhubungan terus mematangkan pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bandung. Sejumlah pekerjaan fisik mulai berjalan, termasuk pembangunan depo, halte koridor, hingga penataan jalur operasional transportasi massal tersebut.

‎

‎Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi mengatakan, saat ini progres pembangunan awal BRT telah mencapai sekitar 11 persen. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat koordinasi terkait proyek BRT di Kota Bandung, Kamis 7 Mei 2026.

‎

‎Menurut Rasdian, beberapa pekerjaan yang sedang berjalan di antaranya pembangunan depo utama di kawasan Kota Bandung, pembangunan halte pada sejumlah koridor, hingga penyiapan jalur operasional BRT.

‎

‎“Kalau yang saya lihat sepintas dari paparan Kemenhub, pembangunan depo sudah berjalan lebih panjang progresnya. Saat ini kurang lebih sudah mencapai 11 persen,” ucapnya.

‎

‎Ia menjelaskan, meskipun kontrak pengerjaan sudah berjalan, masih ada sejumlah persoalan yang harus dibahas dan disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat. Salah satunya berkaitan dengan keberadaan pedagang kaki lima (PKL), kios sewa, hingga rencana pemindahan trayek angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP) dan antarkota dalam provinsi (AKDP).

‎

‎Dishub Kota Bandung, kata Rasdian, tidak ingin proses pembangunan BRT justru menimbulkan persoalan sosial baru di lapangan. Karena itu, pendekatan kepada masyarakat dan para pelaku usaha di sekitar lokasi proyek akan dilakukan secara bertahap.

‎

‎“Harus dibahas lagi lebih lanjut dan perlu sosialisasi lebih intens. Karena di sana banyak PKL dan aktivitas ekonomi masyarakat yang pelanggannya adalah penumpang,” katanya.

‎

‎Pemkot Bandung juga tengah menyiapkan sejumlah alternatif solusi bagi para pedagang dan penyewa kios yang terdampak pembangunan proyek tersebut. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah relokasi ke terminal-terminal tipe C yang dimiliki Kota Bandung.

‎

‎Rasdian menyebut, Kota Bandung memiliki sekitar 11 terminal yang tersebar dari kawasan barat hingga timur serta utara hingga selatan kota. Terminal-terminal tersebut dinilai berpotensi dimanfaatkan sebagai lokasi penataan baru bagi aktivitas perdagangan masyarakat terdampak.

‎

‎Selain itu, pembangunan fasilitas pendukung seperti kios dan bangunan penunjang lainnya juga disebut berpeluang mendapat dukungan pendanaan dari pihak lain, termasuk World Bank.

‎

‎“Kita punya beberapa alternatif. Misalnya dipindahkan ke terminal tipe C. Tadi juga saya tangkap kemungkinan ada bantuan pembangunan kios dan bangunan pendukung,” ucapnya.

‎

‎Saat ini, perhitungan teknis dan skema penataan masih terus dibahas bersama Project Management Consultant (PMC) yang turut mendampingi proses pembangunan BRT. Termasuk di dalamnya kajian mengenai kapasitas armada, perpindahan kendaraan operasional, hingga penyesuaian pola pelayanan transportasi.

‎

‎Menurut Rasdian, proses pembangunan fisik sendiri masih berada pada tahap awal berupa pembersihan lahan dan persiapan fondasi.

‎

‎“Baru tahap fondasi. Lahannya dibersihkan dulu, persiapan untuk fondasi,” tandasnya.