RRI.CO.ID, Bandung - Pencairan dana bantuan untuk sekolah swasta dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2026 mengalami keterlambatan. Bantuan yang biasanya mulai diproses pada awal Semester I, kini dipastikan belum cair karena dialihkan ke skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) yang baru akan berjalan pada Semester II 2026.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengelola sekolah swasta, terutama yang mengandalkan bantuan pemerintah untuk menopang operasional pendidikan.

Ketua Forum Kepala SMA Swasta (FKSS) Kota Bandung, Riki Suryadi, mengatakan bahwa sekolah swasta pada dasarnya tetap mengikuti kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Namun, ketidakpastian bantuan dari pemerintah provinsi membuat banyak sekolah menghadapi tekanan finansial.

“Sekolah swasta, khususnya yang siswanya berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah atau jumlah siswanya masih sedikit, sangat terdampak. Berbeda dengan sekolah yang memiliki basis siswa dari kalangan mampu, mereka cenderung tidak terlalu bergantung pada bantuan pemerintah,” ujarnya, Senin 4 Mei 2026.

Menurutnya, keterlambatan ini memaksa sekolah untuk beradaptasi dengan berbagai keterbatasan, termasuk melakukan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pembelajaran. “Sekolah harus tetap berjalan maksimal. Kepala sekolah tidak boleh mudah mengeluh, tapi tetap berharap ada kejelasan terkait bantuan, baik jumlah maupun mekanisme penyalurannya,” katanya.

Ia menambahkan, kepastian bantuan sangat penting dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, bantuan dari pemerintah daerah kerap tidak cair hingga akhir tahun anggaran.

Di Kota Bandung sendiri, bantuan seperti program Rawan Melanjutkan Pendidikan dari pemerintah kota sudah tidak lagi cair dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) yang mulai bergulir sejak 2015 juga mengalami penurunan jumlah dan ketidakpastian pencairan.

Jika kondisi ini terus berlanjut, Riki menilai dampaknya akan signifikan terhadap kesejahteraan guru dan keberlangsungan pendidikan siswa. “Kalau bantuan dihilangkan atau tidak jelas, kesejahteraan guru menurun dan siswa yang rawan putus sekolah tidak terbantu,” tegasnya.

FKSS Kota Bandung pun berharap pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih adil dan pasti, terutama dalam penyaluran bantuan pendidikan. Mereka mendorong agar skema bantuan disesuaikan dengan jumlah siswa, bukan berbasis kriteria terbatas seperti beasiswa.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejak 2025 sekolah swasta di wilayah Bandung Raya, khususnya yang melayani masyarakat ekonomi menengah ke bawah, mengalami penurunan partisipasi pembiayaan dari masyarakat serta berkurangnya dukungan bantuan dari pemerintah daerah.

Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan pendidikan swasta, yang selama ini berperan besar dalam mendukung akses pendidikan bagi masyarakat luas.