RRI.CO.ID, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui pembangunan apartemen transit atau rumah susun sewa (rusunawa). Program ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi hunian terjangkau di kawasan strategis.

‎

‎Kepala UPTD Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat (P3JB), Taufik Rahmat, menjelaskan bahwa pembangunan apartemen transit melibatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam skemanya, pembangunan fisik dilakukan oleh pemerintah pusat, sementara pengelolaan diserahkan kepada pemerintah provinsi.

‎

‎“Pembangunan apartemen ini dilakukan oleh pemerintah pusat. Setelah selesai, aset tersebut akan diserahkan kepada pemerintah provinsi untuk kemudian kami kelola,” ujar Taufik Rahmat usai dialog di RRI Pro 1 Bandung, Kamis 30 April 2026.

‎

‎Ia menjelaskan, proses pengajuan pembangunan apartemen transit tidak dilakukan secara instan. Pemerintah daerah harus melalui sejumlah tahapan perencanaan dan verifikasi yang melibatkan berbagai instansi di tingkat pusat.

‎

‎“Pengajuannya melalui proses perencanaan di Pemprov, diajukan lewat Bappeda ke kementerian terkait. Kemudian mengikuti Rakortekbang dari Kementerian Dalam Negeri, serta melalui penilaian dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terintegrasi dalam sistem,” jelasnya.

‎

‎Menurut Taufik, usulan pembangunan akan dibahas secara menyeluruh oleh pemerintah pusat untuk menentukan kelayakan lokasi serta kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini bertujuan agar pembangunan tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas nasional.

‎

‎Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut terkait apartemen transit untuk mengakses kanal resmi yang disediakan oleh P3JB Jawa Barat.

‎

‎“Masyarakat bisa mendapatkan informasi melalui website resmi maupun media sosial P3JB Jawa Barat, seperti Instagram dan TikTok. Kami juga membuka layanan komunikasi langsung agar setiap pertanyaan dapat segera direspons,” katanya.

‎

‎Taufik menegaskan, Pemprov Jawa Barat akan terus berupaya memperluas pembangunan apartemen transit di berbagai daerah. Namun, realisasi program tersebut tetap mempertimbangkan kondisi keuangan daerah serta prioritas pembangunan lainnya.

‎

‎“Kami terus mendorong agar pembangunan apartemen transit bisa hadir di lebih banyak lokasi. Lahan disiapkan oleh pemerintah provinsi, sementara pembangunannya tetap diupayakan melalui dukungan pemerintah pusat,” tandasnya.