Hari Otonomi Daerah, Komitmen Pelayanan dan Inovasi Pembangunan

RRI.CO.ID, Bandung – Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 tingkat Kota Bandung berlangsung khidmat di Plaza Balai Kota Bandung, Senin 27 April 2026. Kegiatan ini mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” dan diikuti oleh jajaran aparatur sipil negara (ASN) serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

‎

‎Upacara dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, Asep Cucu Cahyadi, yang hadir mewakili Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Dalam amanatnya, Asep menegaskan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum penting untuk merefleksikan sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

‎

‎Menurutnya, otonomi daerah merupakan instrumen strategis yang memungkinkan pemerintah daerah untuk terus berinovasi, berkreasi, serta menghadirkan berbagai terobosan guna menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

‎

‎“Otonomi daerah merupakan momen untuk kita memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya lebih baik lagi. Ini juga menjadi instrumen untuk kita berkarya, berinovasi, dan melakukan terobosan,” ujar Asep, senin 27 April 2026.

‎Ia berharap, melalui semangat otonomi daerah, Kota Bandung dapat semakin berkembang menjadi kota yang mandiri, adaptif, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

‎

‎Dalam kesempatan tersebut, Asep juga membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam sambutan itu ditegaskan bahwa Hari Otonomi Daerah merupakan momentum strategis untuk memperkokoh komitmen seluruh pemerintah daerah dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

‎

‎“Otonomi daerah adalah instrumen dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh tanah air,” demikian kutipan sambutan tersebut.

‎

‎Tema yang diusung pada peringatan tahun ini dinilai mencerminkan pentingnya kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal. Selain itu, tema tersebut juga menegaskan perlunya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan visi pembangunan nasional.

‎

‎Meski demikian, dalam sambutan tersebut juga disoroti sejumlah tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Di antaranya adalah belum optimalnya integrasi antara perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi yang masih cenderung administratif, serta tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.

‎

‎Selain itu, kolaborasi antar daerah dinilai masih perlu diperkuat, terutama dalam menangani berbagai persoalan lintas wilayah seperti transportasi, pengelolaan lingkungan, banjir, hingga persoalan sampah yang masih menjadi isu krusial di berbagai daerah, termasuk Kota Bandung.

‎

‎Pemerintah daerah juga diminta untuk lebih fokus pada pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, serta perlindungan sosial. Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat stabilitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan dan krisis di masa depan.

‎

‎Lebih lanjut, pemerintah pusat menekankan sejumlah langkah strategis yang perlu menjadi perhatian daerah, di antaranya penguatan ketahanan pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta percepatan reformasi birokrasi melalui digitalisasi.

‎

‎Tak kalah penting, pemerintah daerah juga didorong untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang kondusif guna membuka lebih banyak lapangan kerja. Hal ini dapat dilakukan melalui dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sektor informal yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

‎

‎Di sisi lain, seluruh pemerintah daerah diingatkan untuk tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran dalam setiap kegiatan pemerintahan, termasuk dalam pelaksanaan peringatan Hari Otonomi Daerah.

‎

‎“Penyelenggaraan kegiatan harus sederhana, tidak berlebihan, serta memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” tandasnya.

‎