RRI.CO.ID, Bandung – Jumlah anak putus sekolah di Kota Bandung mengalami penurunan signifikan setelah dilakukan pendataan ulang oleh Dinas Pendidikan (Disdik). Dari sebelumnya tercatat sekitar 22 ribu orang berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), angka tersebut kini menyusut menjadi sekitar 7.800.
Kepala Disdik Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, mengatakan penurunan terjadi setelah pihaknya melakukan pengecekan ulang dengan pendekatan by name by address. Verifikasi lapangan menemukan sejumlah data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Data Pusdatin itu ada 22.000, sekarang jadi 11.000. Dari 11.000 itu, kita cek lagi dan ada sekitar 1.600 yang ternyata bukan warga Kota Bandung,” ujar Asep, Senin 27 April 2026.
Ia menjelaskan, data tersebut masih memiliki margin kesalahan yang cukup tinggi karena belum seluruhnya tervalidasi di 30 kecamatan. Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung masih melakukan kompresi data, termasuk menghapus nama yang tidak masuk kategori usia sekolah.
“Margin error-nya masih tinggi. Kita terus lakukan verifikasi ulang melalui kewilayahan dengan pendekatan by name by address,” katanya.
Dalam proses pendataan, Disdik juga menemukan adanya warga berusia di atas 40 tahun yang masih tercatat sebagai anak putus sekolah. Hal ini membuat data perlu disesuaikan agar hanya mencakup usia produktif pendidikan, yakni 7 hingga 18 tahun.
“Jadi kita kompres terus datanya. Fokus kita usia 7 sampai 18 tahun, karena ada juga yang umur 40 tahun masih masuk data,” jelasnya.
Selain itu, hasil koordinasi menunjukkan sebagian data berasal dari luar wilayah Kota Bandung, seperti Cimahi hingga Kabupaten Garut. Sekitar 1.600 data diketahui bukan warga Kota Bandung, meski angka ini masih dalam proses validasi akhir.
Setelah pengurangan sementara, jumlah anak putus sekolah kini berada di kisaran 7.800. Namun, angka tersebut belum final dan masih dapat berubah seiring proses verifikasi yang terus berjalan.
“Sekarang sekitar 7.800, tapi itu juga belum final. Kita masih terus verifikasi karena belum semua kecamatan terdata,” ujarnya.
Setelah data dinyatakan final, Disdik Kota Bandung akan menyampaikan penyesuaian resmi kepada Pusdatin agar data nasional sesuai dengan kondisi di lapangan.
Selain melakukan verifikasi, Disdik juga menjalankan program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C bagi anak yang tidak lagi bersekolah formal. Program ini dilaksanakan di tingkat kecamatan dengan melibatkan tutor, sehingga anak tetap mendapatkan hak pendidikan.
“Kita layani lewat pendidikan kesetaraan. Minimal mereka tetap sekolah dan mendapatkan ijazah,” katanya.
Asep menambahkan, penyebab anak putus sekolah tidak hanya faktor ekonomi, tetapi juga sosial dan perilaku. Di lapangan, masih ditemukan anak yang memilih bekerja dibandingkan bersekolah, hingga kecanduan gawai yang membuat mereka enggan belajar.
“Banyak faktor ekonomi, orang tua lebih memilih anaknya bekerja. Tapi ada juga yang tidak mau sekolah karena kecanduan gadget,” ucapnya.
Pemkot Bandung pun terus melakukan pendekatan kepada orang tua dan masyarakat melalui program kewilayahan, termasuk melibatkan RT dan RW untuk mendata langsung kondisi anak di lingkungan masing-masing.
Selain pendidikan kesetaraan, Disdik juga membuka akses pendidikan formal bagi anak yang masih memungkinkan kembali ke sekolah. Sejumlah anak bahkan difasilitasi masuk sekolah tanpa dipungut biaya sebagai bagian dari program pemerintah kota.
“Yang masih bisa kita tarik kembali ke sekolah formal, kita fasilitasi, bahkan ada yang gratis,” tandasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....