RRI.CO.ID, Bandung – Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat upaya penanganan kebersihan melalui program “Sasapu Bandung” yang kini diperluas cakupannya secara signifikan. Program ini ditegaskan bukan sekadar kegiatan simbolis, melainkan langkah konkret untuk memastikan kebersihan kota ditangani secara langsung dan terukur.

‎

‎Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan program Sasapu menjadi bagian dari perubahan pola kerja sekaligus pola pikir aparatur kewilayahan dalam menangani persoalan kebersihan.

‎

‎Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan dukungan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Sinergi lintas pemerintahan ini dinilai penting untuk mempercepat penanganan masalah kebersihan yang masih menghadapi berbagai tantangan struktural.

‎

‎“Ini bukan sekadar kegiatan bersih-bersih. Ini adalah gerakan perubahan pola kerja dan pola pikir. Aparat kewilayahan harus turun langsung, melihat kondisi nyata di lapangan,” ujar Farhan, Minggu 26 April 2026.

‎

‎Awalnya, program Sasapu hanya dilaksanakan di 46 titik. Namun, setelah dilakukan evaluasi, cakupan program diperluas menjadi 181 titik yang tersebar di seluruh wilayah Kota Bandung. Perluasan ini dilakukan karena masih banyak lokasi yang membutuhkan penanganan intensif.

‎

‎Farhan mengakui, pada tahap awal pelaksanaan dirinya belum sepenuhnya puas terhadap hasil yang dicapai. Oleh karena itu, perluasan program dilakukan agar dampaknya lebih dirasakan masyarakat.

‎

‎Salah satu ciri utama program ini adalah keterlibatan langsung aparatur kewilayahan. Camat dan lurah diwajibkan turun ke lapangan setiap hari Minggu, mulai pukul 04.00 hingga 07.00 WIB. Langkah tersebut bertujuan agar para pemimpin wilayah memahami kondisi riil di lapangan, mulai dari titik rawan sampah hingga saluran air yang tersumbat.

‎

‎“Tidak bisa hanya duduk di kantor. Harus lihat langsung. Dengan begitu, solusi yang diambil juga lebih tepat,” katanya.

‎

‎Selain itu, program Sasapu juga menjadi sarana evaluasi langsung terhadap kinerja aparatur kewilayahan dalam menjaga kebersihan lingkungan.

‎

‎Dalam pelaksanaannya, program ini diperkuat dengan tambahan sekitar 130 personel kebersihan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kehadiran tenaga tambahan tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan di titik prioritas serta meningkatkan efektivitas kerja di lapangan.

‎

‎Menurut Farhan, keberhasilan program Sasapu sangat bergantung pada kedisiplinan aparatur kewilayahan. Oleh karena itu, Pemkot Bandung akan menerapkan pengawasan ketat, termasuk pemberian sanksi bagi aparatur yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan.

‎

‎“Kedisiplinan itu wajib. Kalau tidak turun, akan ada evaluasi dan sanksi. Ini bukan kegiatan seremonial,” tandasnya.

‎