RRI.CO.ID, Bandung – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung menertibkan puluhan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Monumen Perjuangan (Monju), Kamis 23 April 2026. Penertiban ini merupakan bagian dari upaya penataan kawasan sekaligus mendukung program strategis Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

‎Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengungkapkan bahwa sebelum penertiban dilakukan, pihaknya telah melaksanakan tahapan sosialisasi kepada para pedagang. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah PKL yang tetap berjualan di area tersebut meskipun telah diimbau untuk tidak menggunakan lokasi tersebut.

‎

‎“Pada saat bersama Pak Gubernur itu kurang lebih ada sekitar 25 lapak. Sudah kita bersihkan, tetapi keesokan harinya masih ada beberapa pedagang yang bertahan, bahkan menggunakan ruas jalan inspeksi untuk penyimpanan barang bekas,” ujar Bambang, kamis 23 April 2026.

‎
‎Ia menjelaskan, penggunaan jalan inspeksi oleh PKL dinilai mengganggu fungsi utama jalan. Pasalnya, ruas tersebut direncanakan akan difungsikan sebagai akses baru untuk mengurai kemacetan, khususnya dari arah Dago menuju Jalan Surapati melalui Jalan Dipati Ukur.
‎
‎“Jalan inspeksi ini dibutuhkan sebagai akses alternatif masyarakat untuk mengantisipasi kemacetan dari arah Dago ke Surapati. Ini bagian dari solusi lalu lintas,” jelasnya.
‎
‎Selain itu, penataan kawasan Monju juga selaras dengan program Wali Kota Bandung dalam pengembangan 17 jalur wisata beautifikasi kota. Program tersebut bertujuan mempercantik sekaligus menata jalur-jalur strategis di Kota Bandung.
‎
‎“Program ini bersinergi dengan kebijakan Pak Wali Kota dan juga terintegrasi dengan program dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tambahnya.
‎
‎Penertiban tidak hanya dilakukan di Jalan Dipati Ukur, tetapi juga menjangkau area dalam kawasan Monju yang masih digunakan untuk aktivitas berdagang. Bambang menegaskan, pendekatan persuasif telah dilakukan sejak pagi hari sebelum tindakan penertiban dilaksanakan.
‎
‎“Kami sudah menghimbau sejak pagi agar lapak dibereskan. Jika tidak diindahkan, dengan sangat terpaksa sesuai Perda dan instruksi pimpinan, dilakukan penertiban,” tegasnya.
‎
‎Meski demikian, Satpol PP tetap mengedepankan pendekatan humanis. Para pedagang diberikan kesempatan untuk membongkar dan mengamankan barang dagangannya secara mandiri tanpa dilakukan penyitaan.
‎
‎“Kami tidak mengarah pada penyitaan. Silakan barang dibawa sendiri selama ada kerja sama. Namun kami menyayangkan karena imbauan sebelumnya belum sepenuhnya dipatuhi,” ujarnya.
‎
‎Bambang juga menyebutkan, sebelumnya Sekretaris Daerah Jawa Barat telah memberikan imbauan langsung kepada para pedagang. Namun, imbauan tersebut belum sepenuhnya diindahkan sehingga penertiban harus dilakukan.
‎
‎Penertiban ini, lanjutnya, tidak bersifat sementara, melainkan akan dilakukan secara berkelanjutan dengan pengawasan intensif. Satpol PP Kota Bandung juga bekerja sama dengan Satpol PP Provinsi Jawa Barat dalam pengawasan di lapangan.
‎
‎“Ini akan terus kami awasi. Sejak Senin kami sudah bergerak dan fokus penataan memang di kawasan ini,” ungkapnya.
‎
‎Selain penertiban, pemerintah juga menyiapkan langkah pembinaan bagi para PKL melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Kota Bandung. Para koordinator PKL dari sejumlah titik telah dikumpulkan untuk diberikan pemahaman terkait kebijakan penataan kawasan.
‎
‎“Kami bekerja sama dengan Dinas KUKM. Koordinator PKL sudah dikumpulkan, tidak hanya dari Monju, tetapi juga dari kawasan Diponegoro, Ciung Wanara, hingga sekitar Gedung Sate,” jelasnya.
‎
‎Melalui pendekatan tersebut, diharapkan para PKL dapat memahami serta mendukung program penataan kota yang tengah dijalankan. Bambang menegaskan, keberhasilan program ini membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.

‎“Kita mengetuk hati mereka bahwa program pemerintah ini perlu didukung bersama. Para PKL sudah lama berjualan di sana, dan kini saatnya bersama-sama menata kota agar lebih tertib dan indah,” tandasnya.