RRI.CO.ID, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung segera menggelar sosialisasi pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) kepada masyarakat di wilayah terdampak. Langkah ini menjadi tahapan awal sebelum dimulainya pembangunan koridor BRT yang ditargetkan mampu meningkatkan kualitas transportasi publik di Kota Bandung.

‎

‎Sebanyak 22 kecamatan tercatat akan terlibat dalam proses sosialisasi tersebut. Kegiatan ini difokuskan terutama pada jalur on-corridor, yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak langsung di lapangan, baik dari sisi lalu lintas, aktivitas ekonomi, maupun tata ruang jalan.

‎

‎Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, menyampaikan bahwa sosialisasi akan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Mulai dari pemerintah kewilayahan seperti kelurahan, RT/RW, hingga perwakilan pedagang kaki lima dan pihak lain yang terdampak langsung.

‎

‎“Sosialisasi ini akan dilakukan secara menyeluruh di 22 kecamatan yang terdampak. Kita libatkan masyarakat secara aktif agar mereka mengetahui sejak awal rencana pembangunan ini,” ujar Rasdian usai Rapat Koordinasi BRT bersama Kementerian Perhubungan, World Bank, dan konsultan terkait di Balai Kota Bandung, Rabu 15 April 2026.

‎

‎Ia menegaskan, pendekatan sosialisasi yang dilakukan tidak bersifat parsial, melainkan terintegrasi. Artinya, seluruh aspek pembangunan BRT akan disampaikan secara utuh kepada masyarakat, tidak hanya terbatas pada pembahasan jalur tertentu saja.

‎

‎“Jadi bukan hanya membahas off-corridor atau on-corridor saja, tapi seluruhnya kita sampaikan. Termasuk dampak yang mungkin timbul serta langkah penanganannya, agar masyarakat memahami secara menyeluruh,” jelasnya.

‎

‎Rasdian mengungkapkan, wilayah yang paling terdampak berada di jalur on-corridor dengan panjang kurang lebih 21 kilometer. Beberapa kecamatan yang masuk dalam jalur tersebut di antaranya Andir, Regol, dan Sumur Bandung.

‎

‎Menurutnya, dampak terbesar akan dirasakan pada pembangunan jalur khusus BRT di on-corridor. Jalur ini direncanakan menggunakan separator sebagai pembatas lajur, dengan desain yang relatif rendah agar tetap memperhatikan aspek keselamatan dan estetika kota.

‎

‎“Sosialisasi ini penting agar masyarakat mengetahui sejak awal rencana pembangunan, termasuk perubahan yang akan terjadi di lapangan,” tambahnya.

‎

‎Dinas Perhubungan Kota Bandung menargetkan sosialisasi mulai dilaksanakan paling lambat akhir April hingga awal Mei 2026. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pihak yang terdampak dapat memahami program BRT sekaligus beradaptasi dengan perubahan yang akan terjadi.

‎