‎Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DSDABM Kota Bandung, Dini Dianawati, menjelaskan bahwa pengelolaan jalan di Kota Bandung terbagi dalam tiga kewenangan, yakni jalan nasional, provinsi, dan kota. Meski demikian, koordinasi lintas instansi tetap dilakukan secara aktif, terutama dalam kondisi darurat yang berdampak langsung pada masyarakat.

‎“Kalau memang kondisinya berdampak fatal, kami tetap bantu penanganannya. Karena bagi masyarakat, semua jalan di Bandung itu satu kesatuan layanan,” ujar Dini, Rabu 15 April 2026.

‎Ia menegaskan, Pemerintah Kota Bandung mengedepankan pendekatan responsif dengan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Bahkan, arahan dari Wali Kota Bandung menekankan bahwa pelayanan publik tidak boleh terhambat oleh batas kewenangan administratif.

‎Dalam hal kualitas pengerjaan, DSDABM memastikan setiap proyek infrastruktur diawasi secara ketat. Pengawasan dilakukan melalui kerja sama dengan konsultan pengawas yang terikat kontrak resmi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

‎“Setiap pekerjaan ada pengawasnya. Setelah selesai pun tetap diperiksa oleh inspektorat hingga BPK. Jadi tidak ada pekerjaan yang dibiarkan tanpa evaluasi,” jelasnya.

‎Selain itu, DSDABM juga menerapkan mekanisme sanksi apabila ditemukan pelanggaran atau hasil pekerjaan yang tidak sesuai standar yang telah ditetapkan.

‎Dini mengungkapkan, usia rata-rata jalan beraspal jenis hotmix di Kota Bandung berkisar sekitar lima tahun. Namun, kondisi jalan di lapangan sering kali dipengaruhi faktor lain, terutama sistem drainase yang belum optimal serta curah hujan yang tinggi.

‎“Kalau jalan cepat rusak, biasanya bukan hanya karena usia, tapi juga karena drainase yang belum optimal. Air yang menggenang bisa merusak struktur jalan dari bawah,” ucapnya.

‎Ia mencontohkan sejumlah ruas jalan yang telah berulang kali diperbaiki namun kembali mengalami kerusakan akibat persoalan tersebut. Karena itu, penanganan tidak hanya difokuskan pada permukaan jalan, tetapi juga perbaikan sistem drainase secara menyeluruh.

‎Berdasarkan data DSDABM, tingkat kemantapan jalan di Kota Bandung saat ini telah mencapai lebih dari 90 persen. Artinya, mayoritas ruas jalan berada dalam kondisi layak, meskipun tetap memerlukan perawatan rutin secara berkala.

‎Dalam kesempatan itu, Dini juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif menjaga fasilitas publik yang telah dibangun pemerintah. Ia menekankan bahwa infrastruktur kota merupakan milik bersama yang harus dirawat.

‎“Program beautifikasi ini dari kita untuk kita. Mari kita jaga bersama. Karena yang menikmati hasilnya adalah seluruh warga,” katanya.

‎Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak merusak atau mengambil fasilitas umum, seperti lampu jalan dan ornamen kota yang telah dipasang untuk mempercantik Kota Bandung.

‎DSDABM menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan infrastruktur yang mendukung terwujudnya visi “Bandung Utama”. Perbaikan jalan tidak hanya berorientasi pada fungsi, tetapi juga pada peningkatan estetika kota.

‎“Perubahan memang tidak selalu instan, tapi langkah nyata terus kami lakukan. Harapannya, Bandung bisa semakin nyaman, indah, dan membanggakan,” tandasnya.