RRI.CO.ID, Bandung – Pembangunan infrastruktur Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bandung terus menunjukkan progres signifikan. Dinas Perhubungan (Dishub) memastikan sejumlah tahapan penting, termasuk pembangunan depo dan halte, berjalan sesuai target dan dituntaskan pada tahun 2026.

‎

‎Kepala Dishub Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengungkapkan bahwa untuk depo BRT di kawasan Cicaheum, saat ini tinggal memasuki tahap sosialisasi kepada masyarakat dan para pelaku transportasi.

‎

‎Menurutnya, pemenang kontrak untuk proyek tersebut sudah ditetapkan. Namun, langkah sosialisasi menjadi krusial karena akan berdampak pada perubahan jalur angkutan umum, termasuk angkot dan bus listrik (elektrik).

‎

‎“Yang di Cicaheum tinggal sosialisasi. Karena di situ ada trayek elep sama angkot yang harus kita rerouting atau dipindahkan jalurnya,” ujar Rasdian, Selasa 14 April 2026.

‎

‎Ia menambahkan, proses kajian rerouting saat ini masih berlangsung. Jika tidak ada kendala, hasil kajian tersebut ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

‎

‎“Kalau kajian ini selesai, rerouting angkot sama elepnya bisa segera dilakukan. Mungkin bulan depan sudah selesai,” katanya.

‎

‎Di sisi lain, progres pembangunan halte BRT juga terus dikebut. Dari total rencana sebanyak 256 halte, saat ini lebih dari 30 halte telah selesai dibangun.

‎

‎Rasdian menjelaskan bahwa pembangunan halte dilakukan dengan dua kategori, yakni halte kecil (small halte) dan halte besar (big halte). Untuk halte besar, jumlahnya hanya empat unit, sementara sisanya merupakan halte kecil yang tersebar di berbagai titik koridor.

‎

‎“Kalau halte memang relatif kecil, jadi bisa lebih cepat. Ada small halte yang jumlahnya banyak, dan hanya empat yang big halte,” jelasnya.

‎

‎Selain itu, untuk proyek BRT di jalur utama (on koridor), pemenang tender juga telah ditetapkan. Namun, sebelum implementasi penuh, pihaknya tetap melakukan sosialisasi terkait operasional BRT di koridor tersebut.

‎

‎Rasdian menegaskan bahwa seluruh proses telah melalui tahapan evaluasi, termasuk dari tim Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bandung juga telah memberikan jawaban resmi atas hasil evaluasi tersebut.

‎

‎“Sudah dievaluasi oleh tim dari Kemenhub, dan kita juga sudah memberikan jawaban secara tertulis. Hasilnya, proyek ini bisa dilanjutkan kembali,” ungkapnya.

‎

‎Ia memastikan bahwa seluruh pelaksanaan proyek BRT dilakukan secara profesional dengan memenuhi berbagai persyaratan teknis, termasuk standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

‎

‎" Dengan percepatan pembangunan depo, halte, serta penataan ulang trayek angkutan umum, Pemkot Bandung optimistis sistem BRT dapat segera beroperasi secara optimal dan memberikan solusi transportasi massal yang lebih terintegrasi bagi masyarakat," tandasnya.