RRI.CO.ID, Bandung – Isu kebocoran data kependudukan yang disebut-sebut melibatkan satu juta warga Kota Bandung menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Informasi tersebut menyebutkan adanya dugaan peretasan data yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, Tatang Muchtar, memberikan klarifikasi terkait kebenaran informasi yang beredar. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap data yang diklaim bocor tersebut.

“Setelah kami cek, dari apa yang disampaikan tersebut ditemukan sejumlah ketidaksesuaian pada data yang diklaim beredar, terutama data tersebut tidak spesifik memuat data Kota Bandung,” ujar Tatang dalam keterangannya Senin 13 April 2026. Ia menambahkan bahwa hal ini menjadi indikasi awal bahwa data tersebut tidak berasal dari sumber resmi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa struktur dan penamaan elemen dalam data yang beredar juga tidak sesuai dengan standar Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Sistem tersebut merupakan platform resmi yang digunakan pemerintah dalam pengelolaan administrasi kependudukan.

“Kemudian yang kedua, struktur dan penamaan elemen data tidak sesuai dengan standar sistem informasi administrasi kependudukan. Kita punya sistem resmi, yaitu SIAK, yang digunakan dalam pengelolaan administrasi kependudukan,” jelasnya.

Selain itu, terdapat perbedaan format dalam penulisan data, di mana sistem resmi menggunakan format angka dua digit. Perbedaan ini semakin memperkuat dugaan bahwa data yang beredar bukan berasal dari Disdukcapil Kota Bandung.

Tatang juga menegaskan bahwa sistem penyimpanan data kependudukan saat ini telah terintegrasi secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil. Dengan sistem ini, data kependudukan seluruh Indonesia tidak lagi disimpan di tingkat daerah.

“Database kependudukan itu tidak lagi disimpan di kita, tetapi secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini di Dirjen Dukcapil. Jadi seluruh penyimpanan data ada di sana,” ungkapnya.

Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi. “Dengan demikian, saya ingin menyampaikan kepada seluruh warga Bandung bahwa potensi kebocoran data yang bersumber dari Disdukcapil Kota Bandung sangat kecil, artinya bukan dari sumber kami,” tegasnya.