RRI.CO.ID, Bandung - Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan bahwa PKK dan Posyandu merupakan mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan berbagai program pembangunan daerah. Termasuk program posyandu di daerah.

“Tanpa dukungan PKK dan Posyandu, program pemerintah belum tentu bisa berjalan optimal. PKK juga dapat menjadi corong informasi dalam mensosialisasikan program-program pemerintah kepada masyarakat,” kata Dadang Supriatna dalam keterangannya, Sabtu 11 Arpil 2026.

Dadang Supriatna juga menyoroti pentingnya peran kader PKK yang jumlahnya mencapai sekitar 28 ribu orang di Kabupaten Bandung. Dia meminta seluruh kecamatan untuk melakukan pendataan secara menyeluruh, termasuk memastikan keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Saya minta tidak ada kader PKK yang kepesertaan BPJS kesehatannya tidak aktif,” ujarnya. Selain itu, dia menyampaikan rencana kehadiran Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada 14 April 2026 mendatang, terkait program bantuan rumah layak huni bagi masyarakat Kabupaten Bandung.

“Insyaallah Kabupaten Bandung akan mendapatkan bantuan rumah layak huni sekitar 5.000 unit. Ini penting, karena keberhasilan program PKK juga ditunjang ketersediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Bandung Emma Dety Permanawati menegaskan pentingnya peran strategis PKK dan Posyandu dalam mendukung program pembangunan pemerintah. Yaitu khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Emma menyampaikan, penyelenggaraan kegiatan tersebut merupakan amanat dari berbagai regulasi. Itu di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 serta Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Dia menekankan PKK dan Posyandu merupakan dua pilar utama dalam pembangunan keluarga dan masyarakat. Melalui 10 Program Pokok PKK, upaya peningkatan kualitas hidup keluarga terus didorong di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi hingga lingkungan hidup.