RRI.CO.ID, Bandung - Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Bandung, Aryatri Benarto, menilai optimalisasi implementasi Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) diperlukan. Itu karena posyandu saat ini tidak lagi berfokus pada layanan kesehatan saja.

Kini posyandu pun sudah berkembang mencakup enam bidang pelayanan. Yaitu kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial, sehingga perlu monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala.

Monev ini, aku Aryani, menjadi bagian dari tindak lanjut program kerja Posyandu Kota Bandung. Yaitu setelah pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) tahun lalu.

“Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman kader. Serta implementasi pelayanan Posyandu berbasis enam bidang SPM yang mulai dijalankan secara optimal pada tahun 2026 ini,” imbuhnya, Sabtu 11 Arpil 2026.

Menurut dia, transformasi ini jadi langkah strategis dalam memperkuat peran posyandu. Yaitu sebagai pusat pelayanan masyarakat berbasis komunitas yang terintegrasi.

Ia juga menyebut kegiatan monitoring serta evaluasi bukanlah ajang penilaian ataupun perlombaan. Ini melainkan sebagai sarana pembelajaran bersama.

“Kegiatan ini bukan untuk menilai, tetapi untuk belajar bersama. Kita ingin mengetahui kondisi riil di lapangan, termasuk kekurangan, kelebihan, serta hambatan yang dihadapi, agar dapat dicarikan solusi bersama,” tutur Aryani.

Lebih lanjut, dirinya mendorong seluruh kader dan pengurus posyandu untuk menyampaikan kondisi secara terbuka dan jujur. Sehingga evaluasi yang dilakukan bisa berbuah perbaikan yang nyata.