‎Kepala Dinsos Kota Bandung, Yorisa Sativa, menjelaskan bahwa DTSEN merupakan pengembangan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kini tengah disempurnakan bersama pemerintah pusat dan Badan Pusat Statistik (BPS).

‎“Sekarang namanya DTSEN, dan kami terus berproses memperbaiki data tersebut bersama pusat dan BPS. Alhamdulillah margin of error-nya sudah mulai mengecil sehingga akurasinya semakin baik,” ujar Yorisa, Jumat 10 April 2026.

‎Ia mengungkapkan, sebelumnya terdapat sekitar 70 ribu warga yang dinonaktifkan dari data karena secara sistem masuk ke kategori desil 6 hingga desil 10, atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi. Namun, setelah dilakukan pembaruan dan verifikasi ulang, sebanyak 71 ribu lebih warga berhasil dimasukkan kembali ke dalam sistem.

‎“Dari yang sempat tercoret sekitar 70 ribu, kini sudah masuk kembali sekitar 71 ribu sekian. Ada selisih sekitar 1.200 orang yang justru masuk ke desil 1 hingga 5,” jelasnya.

‎Yorisa menambahkan, perbaikan data ini juga berdampak pada akses layanan dasar, khususnya layanan kesehatan. Untuk mengantisipasi kendala, Wali Kota Bandung telah menginstruksikan seluruh rumah sakit di Kota Bandung agar tidak menolak pasien, termasuk mereka yang sempat terdampak penonaktifan data.

‎“Sampai saat ini tidak ada aduan terkait penolakan layanan kesehatan dari warga yang sempat dinonaktifkan tersebut,” katanya.

‎Saat ini, DTSEN telah berjalan selama kurang lebih 10 bulan dengan tingkat margin error sekitar 15 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut dapat ditekan hingga di bawah 10 persen melalui proses pemutakhiran data secara berkala.

‎“Data ini merupakan hasil peleburan dari tiga basis data besar sebelumnya, yaitu DTKS, Regsosek, dan satu data lainnya. Ini membutuhkan upaya besar sehingga masih terus disempurnakan,” ungkapnya.

‎Secara makro, angka kemiskinan di Kota Bandung menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan berada di angka 3,87 persen dan menurun menjadi 3,78 persen pada 2025. Namun demikian, terdapat fenomena peningkatan kedalaman kemiskinan di sebagian kelompok masyarakat.

‎“Beberapa warga yang sebelumnya berada di desil 4 atau 5 kini turun ke desil 2, bahkan desil 1 atau kategori miskin ekstrem. Artinya, kualitas kemiskinan meningkat meskipun secara angka menurun,” jelasnya.

‎Menurut Yorisa, kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, seperti kehilangan pekerjaan, berkurangnya sumber penghasilan, hingga persoalan sosial dalam keluarga.

‎“Jumlah yang turun ke kelompok desil rendah ini cukup banyak, mencapai ribuan orang. Untuk desil 1 sendiri jumlahnya sekitar 90 ribu jiwa pada tahun 2025,” tandasnya.

‎