RRI.CO.ID, Bandung – Proses penataan dan pengelolaan Bandung Zoo memasuki babak baru. Pemerintah Kota Bandung bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat telah menyepakati kriteria serta batasan bagi lembaga yang akan terlibat dalam pengelolaan lembaga konservasi tersebut.

‎

‎Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan, keputusan terkait kualifikasi pengelola Bandung Zoo telah ditetapkan melalui koordinasi lintas pemerintah. Hal ini menjadi langkah penting dalam memastikan pengelolaan kebun binatang berjalan profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip konservasi.

‎

‎“Hari ini Bandung Zoo sudah keluar keputusan dari pengelola bersama, dari Pemkot, Pemprov, dan Pemerintah Pusat tentang batas-batas kategori bagi lembaga-lembaga konservasi berbadan hukum yang akan masuk dalam pengelolaan,” ujar Farhan di Hotel Grandia, Kamis 9 April 2026.

‎

‎Farhan menyebutkan, dalam waktu dekat dirinya akan bertemu dengan panitia seleksi (pansel) guna membahas lebih lanjut proses penjaringan calon pengelola. Pertemuan tersebut diharapkan dapat menghasilkan kejelasan mengenai tahapan seleksi, termasuk mekanisme penilaian dan waktu pelaksanaan.

‎

‎“Insyaallah besok saya akan ketemu dengan pansel. Mudah-mudahan sudah bisa ketemu,” katanya.

‎

‎Minat terhadap pengelolaan Bandung Zoo pun terbilang cukup tinggi. Hingga saat ini, tercatat sudah ada sekitar tiga hingga empat calon yang menyatakan ketertarikan untuk terlibat dalam pengelolaan lembaga konservasi tersebut,“ Yang sudah masuk sekitar tiga sampai empat calon,” ungkapnya.

‎

‎Para calon tersebut berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari lembaga konservasi berbadan hukum hingga pihak swasta atau komersial yang memiliki pengalaman maupun minat dalam pengelolaan satwa. Tingginya antusiasme ini dinilai sebagai sinyal positif bagi upaya pembenahan Bandung Zoo, terutama setelah berbagai persoalan yang sebelumnya sempat mencuat ke publik.

‎

‎Di sisi lain, Farhan juga menanggapi perhatian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terhadap kondisi dan pengelolaan Bandung Zoo. Menurutnya, perhatian tersebut merupakan hal yang wajar, mengingat kebun binatang ini memiliki nilai historis serta ikatan emosional yang kuat bagi masyarakat Jawa Barat.

‎

‎“Buat orang Jawa Barat ada ikatan budaya yang kuat di belakang Bandung Zoo. Jadi wajar apabila Pak Gubernur sangat konsen terhadap masalah ini,” jelasnya.

‎

‎Meski demikian, Farhan menegaskan bahwa pengelolaan lembaga konservasi, khususnya yang berkaitan dengan satwa dilindungi, tetap berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Hal ini penting untuk menjamin perlindungan satwa sesuai dengan regulasi nasional dan standar konservasi yang berlaku.

‎

‎“Karena yang namanya satwa dilindungi itu 100 persen kewenangan pemerintah pusat,” tandasnya.

‎