RRI.CO.ID, Bandung - Upaya memperkuat akuntabilitas dan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus didorong melalui penguatan sistem pengawasan. Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Optimalisasi Pemantauan dan Pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tingkat Provinsi Jawa Barat.

Rakor tersebut menjadi titik tekan baru bahwa keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada distribusi, tetapi juga pada ketatnya pengawasan, transparansi, dan konsistensi standar layanan di lapangan.

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN RI, Dadang Hendrayudha, menegaskan bahwa pengawasan merupakan pilar utama dalam menjaga mutu program yang menyasar generasi masa depan.

“Program ini menyangkut kualitas generasi ke depan. Pengawasan harus ketat, terukur, dan berkelanjutan. Tidak boleh ada kompromi terhadap standar, baik kualitas makanan, higienitas, maupun tata kelola,” ujarnya, dalam keterangannya, Kamis 9 April 2026.

Ia juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam melakukan monitoring langsung serta merespons cepat setiap temuan di lapangan. Sinergi pusat dan daerah dinilai menjadi kunci agar program berjalan optimal.

Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyoroti bahwa MBG memiliki dimensi yang lebih luas dari sekadar program bantuan, yakni sebagai investasi jangka panjang pembangunan manusia. “Ini bukan sekadar program pemerintah, tapi tanggung jawab moral untuk memastikan tidak ada generasi yang tumbuh lemah,” katanya.

Dari sisi implementasi, Sumedang disebut telah menyiapkan 166 SPPG yang terdiri dari 138 dapur aglomerasi dan 28 di wilayah terpencil. Program ini juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja hingga sekitar 6.900 orang, sekaligus memicu perputaran ekonomi daerah.

Untuk memperkuat transparansi, pemerintah daerah juga mengembangkan inovasi digital melalui Sistem Informasi Makan Bergizi Gratis (SIMBG). Sistem ini memungkinkan publik memantau menu, kandungan gizi, hingga distribusi makanan secara terbuka.

Selain itu, inovasi sosial turut dihadirkan melalui program “Rantang Simpati” yang menyasar kelompok lanjut usia agar ikut merasakan manfaat MBG.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, mulai dari optimalisasi pemanfaatan pangan lokal, menjaga stabilitas produksi pertanian, hingga percepatan operasional dapur SPPG yang telah dibangun.

Pemerintah daerah pun memastikan pengawasan dilakukan secara berlapis, mulai dari rapat evaluasi rutin, inspeksi mendadak, hingga pemberian sanksi bagi pelanggaran.

Rakor yang juga dihadiri Bupati Majalengka, jajaran Forkopimda, serta perwakilan pemerintah daerah ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, sehingga pelaksanaan MBG di Jawa Barat semakin efektif, transparan, dan berkelanjutan.